Breaking News:

Berita Pidie

Pokir Dewan di Disperindagkop Pidie untuk Rias Pengantin Hingga Usaha Bengkel, Ini Besaran Dananya

APBK 2021 jatah pokok pikiran (pokir) dewan di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop-UKM) Pidie mencapai Rp 544, 4 juta.

Penulis: Muhammad Nazar | Editor: Saifullah
Serambi Indonesia
Warga menjemur ikan teri di ruas jalan Gampong Blok Bengkel, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, Minggu (10/10/2021). Penjual teri butuh modal usaha untuk membeli ikan teri. 

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Anggaran Pendapatan Belanja Kabuoaten (APBK) 2021 jatah pokok pikiran (pokir) dewan di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop-UKM) Pidie mencapai Rp 544, 4 juta.

Dana tersebut diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19.

Namun demikian, hingga saat ini, dana pokir tersehut belum disalurkan untuk pelaku UMKM.

"Total dana UMKM sekitar Rp 544.416.150, yang bersumber dari APBK 2021. Dana yang diperuntukkan untuk UMKM itu merupakan pokir dewan," kata Kepala Bidang (Kabid) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Disperindagkop dan UKM Pidie, Mukhtar kepada Serambnews.comi, Minggu (10/10/2021).

Ia menyebutkan, UMKM yang mendapatkan modal dari jatah pokir dewan itu seperti usaha bengkel sepeda motor, rias pengantin, dan usaha fotokopi. 

Besaran dana bantuan diberikan mulai dari Rp 9 juta hingga 60 juta per usaha.

Baca juga: Ada Bantuan Sarana Olahraga di Disparpora Pidie, Ternyata Rp 2,2 Miliar Pokir Dewan 

Saat pemberian hibah modal bekerja, maka penerima dengan dinas akan melakukan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). 

"Jika penerima tidak menggunakan sesuai peruntukkannya, maka barang itu dialihkan untuk pihak lain,” tegas dia.

“Total penerima bantuan 13 UMKM di Pidie. Kita tetap melakukan monitoring tiga bulan setelah penyerahan. Bantuan itu tidak boleh dijual," jelasnya.

Terang Mukhtar, terlambatnya penyerahan bantuan UMKM lantaran  terkendala dengan Pebup Pidie, bahwa penyerahan bantuan itu cukup ditandatangani kepala.dinas.

Tapi, saat ini penyerahan hibah itu harus melalui surat bupati karena tidak mengacu pada Perbup.

"Kita melakukan itu untuk menghindari permasalahan hukum. Penerima bantuan adalah UMKM yang memang belum pernah mendapatkan bantuan,” urainya. 

Baca juga: Sibuk Urus Pokir, Wakil Rakyat Jadi Lupa Fungsi

Seperti usaha rias pengantin, di mana tahun 2020 pernah diberikan, tapi tahun 2021 diberikan bantuan bagi usaha rias pengantin yang lain," pungkas Mukhtar.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved