Breaking News:

Berita Banda Aceh

YARA Somasi Mendagri dari Aceh, Beri Waktu Dua Minggu Cabut SK, Ini Masalahnya

Dalam suratnya, YARA mengultimatum Tito Karnavian agar merespon somasi itu selama 14 hari kerja untuk mencabut SK Mendagri Nomor 188.34-4791.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Saifullah
For Serambinews.com
Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin SH 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) melakukan somasi terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Dalam somasinya, YARA meminta Mendagri untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Nomor 188.34-4791 tentang pembatalan beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
Surat somasi itu dikirim melalui jasa pengiriman pada Senin (11/10/2021).

Dalam suratnya, YARA mengultimatum Tito Karnavian agar merespon somasi itu selama 14 hari kerja untuk mencabut SK Mendagri Nomor 188.34-4791.

"Somasi kita dilakukan karena kewenangan Mendagri yang diberikan dalam Pasal 251 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dicabut dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Ketua YARA, Safaruddin kepada Serambinews.com, Senin (11/10/2021).

Safaruddin menyampaikan, alasan YARA melayangkan somasi ke Mendagri.

Karena YARA pernah mengibarkan Bendera Aceh di kantornya pada tahun 2018, namun dilarang oleh aparat keamanan dengan alasan ada SK Mendagri yang telah membatalkan qanun tersebut.

Baca juga: Bahas Bendera Bulan Bintang, Eks Petinggi GAM Bertemu Pengamat Intelijen di Istana Wali Nanggroe

"Tahun 2018 lalu, kami pernah mengibarkan Bendera Bulan Bintang di Kantor YARA, namun diturunkan lagi oleh aparatur keamanan karena menurut mereka bendera tersebut dilarang berdasarkan Surat Keputusan Mendagri," ujar Safaruddin yang juga Ketua Ikatan Advokat Indonesia Provinsi Aceh itu.

Padahal, kata Safaruddin, MK dalam putusannya Nomor 56/ PUU-XIV/2016 menyebutkan bahwa frasa “Perda Provinsi dan” dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) dan frasa “Perda Provinsi dan” dalam Pasal 251 ayat (7) serta Pasal 251 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Mendagri diberikan kewenangan membatalkan Perda dalam Pasal 251 UU No 23 Tahun 2014,” urai Safar.

“Pasal ini kemudian dicabut atau dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh MK karena dianggap bertentangan dengan UUD 45,” ungkapnya.

“Ooleh karena itu, payung hukum Mendagri dalam mengeluarkan SK pembatalan Qanun Bendera dan Lambang Aceh sudah tidak ada lagi," sebutnya.

Baca juga: Bendera Bulan Bintang Sempat Berkibar 17 Menit di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh

Walaupun secara hukum SK Mendagri sudah tidak punya landasan, namun perlu juga oleh Mendagri membuat SK baru tentang pencabutannya agar status hukum SK terdahulu jelas dan Qanun Bendera dan Lambang Aceh bisa dijalankan oleh Pemerintah Aceh.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved