Breaking News:

Berita Bireuen

Kajati Aceh Ingatkan SKPK Bireuen, Ini Pesannya

Kejati Aceh, Dr Muhammad Yusuf SH MH mengingatkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Bireuen dalam melaksanakan tugas walaupun pandemi...

Penulis: Yusmandin Idris | Editor: Nurul Hayati
Kajati Aceh Ingatkan SKPK Bireuen, Ini Pesannya
SERAMBINEWS.COM/ YUSMANDIN IDRIS
Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Dr Muhammad Yusuf SH MH memberi arahan dalam pertemuan silaturahmi dengan Bupati, Forkopimda, kepala SKPK Bireuen, Senin (11/10/2021) sore di Pendopo Bupati.

Kejati Aceh, Dr Muhammad Yusuf SH MH mengingatkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Bireuen dalam melaksanakan tugas walaupun pandemi covid-19 harus tetap sesuai peraturan, SOP serta mekanisme yang berlaku.

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen 

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Kejati Aceh, Dr Muhammad Yusuf SH MH mengingatkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Bireuen dalam melaksanakan tugas walaupun pandemi covid-19 harus tetap sesuai peraturan, SOP serta mekanisme yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Kajati Aceh  saat  silaturahmi dengan Bupati dan Forkopimda, kepala SKPK di Bireuen, Senin (11/10/2021) di Pendopo Bupati.

Kajati Aceh dala pertemuan dihadiri oleh Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD ) Wilayah Aceh Ny Jamilah Yusuf, dan juga Aspidus R Yusuf W serta KTU Rachmadi bersama rombongan selain mengingatkan para kepala SKPK  juga  turut memberi motivasi dalam melaksanakan tugas.

Berbicara soal korupsi, kata Kajati Aceh, ada konsep sederhana yang dapat dilakukan untuk  menghindari terjadi korupsi tetapi yang susah prakteknya.

"Saya yakin para kepala SKPK di Bireuen dapat mengatasinya karena telah mengikuti diklat Kepemimpinan (PIM)," ujarnya.

Konsepnya ujar Kajati Aceh, melaksanakan empat prinsip manajemen yaitu pertama perencanaan, rencanakan yang sesuai, jangan atas dasar keinginan, tetapi sesuai kebutuhan diperlukan.

Baca juga: Kajati Aceh Komit Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan Muara Situlen Gelombang di Agara

"Dalam perencanaan suatu kegiatan misalnya,  akan  melibatkan 10 orang jangan ditambah 10 orang lagi, bila ditambah lagi sudah keliru dan melanggar  perencanaan," ujarnya.

Kedua pengorganisasian contohnya, menempatkan seorang kepala dinas itu yang sesuai, seperti Kepala Dinas Pekerjaan Umum harus dari teknis sehingga menguasai pekerjaannya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved