Breaking News:

Jurnalisme Warga

Mengenal Ragam Delik Korupsi

AWAL pekan ini banyak media massa memberitakan ada seorang kepala dinas di Aceh ditangkap karena diduga melakukan delik korupsi

Editor: bakri
Dok Ombudsman Aceh
DR. H. TAQWADDIN, S.H., S.E., M.H., Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, melaporkan dari Banda Aceh 

OLEH DR. H. TAQWADDIN, S.H., S.E., M.H., Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, melaporkan dari Banda Aceh

AWAL pekan ini banyak media massa memberitakan ada seorang kepala dinas di Aceh ditangkap karena diduga melakukan delik korupsi.

Dalam catatan ringan ini, saya tidak akan membahas kasus konkret yang menimpa kepala dinas tersebut. Namun, saya akan mengulas perbuatan apa saja yang dapat didakwakan sebagai delik korupsi.

Risalah ini tidak saya peruntukkan bagi kalangan pakar hukum pidana, akan tetapi saya tujukan hanya untuk kalangan yang awam hukum. Ini pun hanya sekadar memberi tahu mereka agar bertambah luas wawasannya.

Suatu perbuatan tindak pidana, yang biasa kami sebut dengan "delik" merupakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terhadap perbuatan tersebut telah diatur sanksi pidananya.

Jika mengacu pada rumusan delik yang saya tuliskan di atas, maka ada beberapa unsur yang perlu dijabarkan pengertiannya agar menjadi semakin jelas, yaitu "orang", "melawan hukum", dan "sanksi". Karena keterbatasan ruang, saya tak mambahas ketiga unsur tersebut dalam reportase singkat ini.

Adapun ragam delik korupsi yang pengaturannya terdapat dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yaitu: 1) delik merugikan keuangan negara; 2) delik suap; 3) delik gratifikasi; 4) delik penggelapan; 5) delik pemerasan; 6) delik perbuatan curang; dan 7) delik konflik kepentingan. Pertama, korupsi yang merugikan kuangan negara.

Hal ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000.

Jika tipikor tersebut dilakukan oleh seseorang yang menyalahgunakan kewenangan karena jabatan dan kedudukannya, ditentukan pula aturannya dalam Pasal 3 UU Tipikor. Kejahatan korupsi yang merugikan keuangan negara ini paling populer dilakukan oleh para pejabat yang berwenang. Kedua, delik suap.

Terkait hal ini diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 20/2001, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000 dan paling banyak Rp250.000.000 setiap orang yang a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ketiga, delik gratifikasi.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved