Breaking News:

KontraS

KontraS Sorot 2 Tahun Kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin, Sebut Kebebasan Demokrasi Dibungkam

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam dua tahun terakhir.

Editor: Eddy Fitriadi
Istimewa/Warta Kota
Poster Jokowi dan Ma'ruf Amin. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam dua tahun terakhir. Menurut KontraS, selama 2 tahun pemerintahan ini, kebebasan demokrasi makin dibungkam. 

SERAMBINEWS.COM - Hari ini, Rabu (20/10/2021) genap dua tahun pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam dua tahun terakhir.

Menurut KontraS, selama 2 tahun pemerintahan ini, kebebasan demokrasi makin dibungkam.

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menjelaskan, hal tersebut tercermin dari tindakan aparat kepolisian yang dinilai masih melakukan kekerasan saat warga sipil menyuarakan aspirasi.

"Terutama pada kebebasan sipil yang semakin memburuk dan tercemin dari berlanjutnya represifitas dan brutalitas aparat yang kita rangkum dalam beberapa data sepanjang September 2019 - September 2021," jelas Fatia, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Rabu (20/10/2021).

KontraS memandang pemerintah tak menindak tegas dan mengevaluasi tindakan aparat tersebut.

Dampaknya, semakin ke sini masyarakat sebagai korban represif kian banyak.

Berkaitan dengan itu, KontraS melihat bahwa pola pelanggaran aparat kepolisian masih seputar pembubaran paksa yang sering kali diikuti penangkapan sewenang-wenang.

"Kita melihat, tidak ada upaya korektif dan evaluatif pemerintah terhadap institusi kepolisian."

"Sehingga semakin banyak orang yang menjadi korban, tanpa adanya different effect ataupun sebuah efek jera terhadap institusi kepolisian untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang-orang yang sedang mempraktekan kebebas fundamental, seperti kebebasan berekspresi dan berkumpul," tutur Fatia.

Selain itu, dalam 2 tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, KontraS juga menilai pembatasan kebebasan warga sipil juga terjadi di ruang digital.

Dimana, marak terjadi serangan digital kepada masyarakat yang aktif berpendapat hingga mengkritik kinerja pemerintah.

Ancaman digital itu banyak terjadi dalam bentuk peretasan akun (hack).

"Sepanjang tahun ini, serangan digital yang paling banyak terjadi kepada pihak yang berbicara tentang kinerja pemerintah, khususnya pada isu korupsi dalam bentuk serangan paling banyak peretasan," tandasnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved