Breaking News:

Fadhil Rahmi Surati Sekjen DPR RI, Minta Sekjen Berikan Draf Revisi UUPA

Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MA, meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI memberikan draf revisi

Editor: bakri
Serambinews.com
Isi surat Senator DPD RI, Fadhil Rahmi untuk Sekjen DPR RI. 

BANDA ACEH - Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc MA, meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI memberikan draf revisi akhir RUU Perubahan atas Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Permintaan ini disampaikan pria yang akrab disapa Syech Fadhil ini dalam surat tertulisnya kepada Sekjen DPR RI, bernomor 044/B-2/DPD-Aceh/X/2021 tertanggal 14 Oktober 2021.

Sebagaimana diketahui, rancangan undang-undang (RUU) perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR-RI periode 2019-2024.

Meskipun revisi RUU Perubahan atas UUPA belum dibahas pada 2021, namun Syech Fadhil menilai bahwa masyarakat Aceh perlu mengetahui isi RUU tersebut. Karena itulah, dia mengajukan surat ke Sekjen DPR RI meminta draf revisi akhir agar diketahui dan bisa dipelajari oleh semua pihak di Aceh. “Ini penting, mengingat revisi UUPA ini menjadi Prolegnas dan menyangkut keistimewaan Aceh,”

“Serta menyangkut kepentingan jangka panjang seluruh masyarakat di Aceh,” katanya dalam sebuah pernyataan tertulis kepada Serambi, Jumat (22/10/2021). Syech Fadhil menegaskan, masyarakat Aceh harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana isi akhir RUU perubahan UUPA itu sebelum dibahas di DPR RI. “Atau jangan-jangan RUU ini hanya ganti judul saja. Sedangkan kewenangan Aceh sebagaimana hasil kesepakatan di Helsinki, masih belum tertampung sama sekali,” imbuhnya.

Sebagai contoh, dia sebutkan, terkait dengan perpanjangan dana otonomi khusus (Otsus) untuk Aceh. Masyarakat Aceh, dikatakannya, harus mengetahui bagaimana mekanismenya, berapa persen dan jangka waktunya berapa lama. Kemudian, soal Badan Pertanahan Aceh (BPA) yang merupakan peralihan dari BPN. Syech Fadhil mengatakan, di Aceh regulasinya sudah ada. Namun peralihan ini masih terkantung-kantung.

“Kementerian yang membawahi BPN seolah masih enggan menyelesaikan hal ini. Maka dalam RUU perubahan nanti harus dengan jelas menuntaskan hal ini,” tambahnya. Selain itu, lanjut dia, juga ada sejumlah regulasi yang memerlukan PP dan Perpres terkait kewenangan Aceh juga perlu dipertegas. Demikian juga soal pasal-pasal kebijakan terkait Aceh yang dibuat Pemerintah Pusat tapi memerlukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh. “Poin ini harus dirincikan sebaik mungkin, sehingga tidak lagi multitafsir seperti yang terjadi sekarang,” ujar mantan ketua Ikatan Alumni Timur Tengah (IKAT) Aceh ini.

Dengan alasan itu lah, Syech Fadhil kemudian menyurati Sekjen DPR RI, meminta draf revisi akhir RUU Perubahan UUPA. Agar bisa diketahui poin apa saja yang sudah tertampung dan mana yang dirasakan perlu ditambah. Kemudian Pemerintah Aceh dan Forbes bisa berjuang sama-sama. Jangan sampai, persoalan itu justru diketahui setengah perjalanan atau saat RUU ini dibahas di DPR RI. “Fase ini harus dikritisi lebih awal. Jangan ribut dan saling menyalahkan saat dalam perjalanan,” katanya.(yos)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved