Boikot KTT ASEAN, Junta Militer Myanmar Dapat Teguran Keras dari Para Pemimpin Asia Tenggara  

SERAMBINEWS.COM - Para pemimpin Asia Tenggara menegur keras junta militer Myanmar karena memboikot pertemuan puncak KTT ASEAN pada Selasa (26/10/2021).

Hal itu menyusul keputusan pemimpin ASEAN tidak mengundang pemimpin tertinggi militer Myanmar pada pertemuan tersebut karena mengabaikan peta jalan perdamaian yang disepakati enam bulan lalu.

ASEAN telah mengatakan menerima seorang tokoh non politik dari Myanmar menghadiri KTT ASEAN.

Tapi hal itu ditolak junta Myanmar pada hari Senin dengan mengatakan mereka hanya akan menyetujui jika pemimpinnya atau seorang menteri yang hadir.

Melansir Reuters, Selasa (26/10/2021), para pemimpin ASEAN telah memutuskan sebelumnya untuk mengesampingkan pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta 1 Februari 2021 lalu yang berujung pada kekerasan dan kekacauan nasional.

Hal itu karena kegagalannya menghentikan permusuhan, mengizinkan akses kemanusiaan dan memulai dialog dengan lawan, seperti yang disepakati dengan para pemimpin ASEAN pada April 2021 lalu.

Keputusan itu merupakan penghinaan besar bagi militer Myanmar dan langkah berani yang langka oleh ASEAN yang dikenal dengan kode konsensus, non-intervensi, dan keterlibatannya.

"Hari ini, ASEAN tidak mengeluarkan Myanmar dari kerangka ASEAN. Myanmar mengabaikan haknya," kata Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang akan menjadi ketua kelompok itu tahun depan.

"Sekarang kita berada dalam situasi ASEAN minus satu. Bukan karena ASEAN, tapi karena Myanmar."

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan ASEAN telah menyiapkan slot untuk Myanmar, tetapi memilih untuk tidak bergabung.

Presiden Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya kepada para pemimpin menyayangkan “sikap tidak diinginkan” Myanmar terhadap upaya diplomatik ASEAN, kata Retno.

"Keputusan ASEAN untuk mengundang perwakilan Myanmar di tingkat non-politik adalah keputusan yang berat, tetapi harus dilakukan," katanya.

"Presiden mengingatkan bahwa penting bagi kita untuk menghormati prinsip non-intervensi. Tapi di sisi lain, kita berkewajiban untuk menegakkan prinsip-prinsip lain ... seperti demokrasi, pemerintahan yang baik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional."

Militer Myanmar, yang memerintah negara itu selama 49 dari 60 tahun terakhir, sangat menentang tanggapan ketat ASEAN yang tidak seperti biasanya, menuduhnya menyimpang dari norma-normanya dan membiarkan dirinya dipengaruhi oleh negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat.

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, seorang pensiunan jenderal yang dianggap sebagai pemimpin ASEAN yang paling dekat dengan pembuat kudeta Myanmar, mendesak negara itu untuk menerapkan peta jalan lima poin yang disepakati dengan ASEAN.(*)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Para pemimpin Asia Tenggara tegur keras Junta Myanmar karena boikot KTT ASEAN"