Breaking News:

KPK Periksa Kadishub Aceh hingga Magrib

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/10/2021), kembali memeriksa Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Aceh

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Aceh, Ir Junaidi MT 

BANDA ACEH - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/10/2021), kembali memeriksa Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Aceh. Ia diperiksa sekitar sembilan jam, mulai pukul 09.30 WIB hingga menjelang Magrib sekitar 18.35 WIB. Pemeriksaan tersebut berlangsung di Lantai Dua Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh Bersama Junaidi, penyidik KPK juga diperiksa tujuh orang lainnya.

Begitu turun dari lantai dua gedung tersebut, Junaidi langsung dikerumuni oleh wartawan. Junaidi lebih banyak diam saat ditanya wartawan yang sudah menunggu sejak pagi di lobi instansi vertikal tersebut. "Kami tidak boleh menyampaikan (hasil pemeriksaan). Ini kan masih ditanya, apa-apa ditanya, mereka (penyidik KPK) yang bisa (menyampaikan) itu, tidak boleh saya," ujar Junaidi sebelum meninggalkan Kantor BPKP Aceh.

Untuk diketahui, ini panggilan kedua bagi Junaidi. Sebelumnya, ia sudah menjalani pemeriksaan di Kantor KPK, Jakarta, pada Kamis 3 Juni 2021 lalu. Saat itu, ia diperiksa bersama Sekda Aceh, dr Taqwallah Mkes. Kepada keduanya, penyidik KPK menanyakan soal usulan perencanaan dan penganggaran pengadaan Kapal Aceh Hebat 1, 2, dan 3 yang kini sudah beroperasi sebagai alat transportasi penyebarangan antarpulau di Aceh.

Selain Junaidi, tujuh orang lainnya yang diperiksa secara bersamaan kemarin adalah Muhammad Al Qadri (KPA Pengadaan tahun 2019-2020), Irawan Pandu Negara (Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh tahun 2019),  Azhariyanto (Kabag Pemilihan Penyedia Biro Pengadaan Barang dan Jasa  Setda Aceh tahun 2019), dan Sayid Azhari (Plt Karo Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh tahun 2019-2020).

Selain itu, Bustamam (Kabid Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Aceh), Khaerul (Kabag Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Setda Aceh tahun 2019-2020), dan Ivan Mirza (Kasubbag Konstruksi dan Konsultasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh tahun 2019).

Sebelumnya diberitakan, KPK kembali memanggil pejabat di Aceh untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Aceh tahun 2019-2021. Di antara kasus yang sedang disorot KPK di Aceh adalah, pengadaan KMP Aceh Hebat 1, 2, dan 3, proyek multiyears, serta appendix.  

Kali ini, ada 19 orang yang dipanggil, tiga di antaranya pimpinan DPRA yaitu Wakil Ketua I, Dalimi, Wakil Ketua II, Hendra Budian, dan Wakil Ketua III, Safaruddin. Ada juga nama anggota DPRA saat ini, Ihsanuddin MZ, Zulfadhli, dan Teuku Irwan Djohan, serta Sekretaris DPRA, Sulaimi.

Penyidik lembaga antirasuah ini juga memanggil dua mantan anggota DPRA, Sulaiman Abda (Wakil Ketua DPRA Periode 2014-2019) dan Tgk Anwar Ramli (Ketua Komisi IV DPRA Periode 2014-2019). Dua pimpinan DPRA, Dalimi dan Hendra Budian, serta anggota dan mantan anggota DPRA akan diperiksa pada Selasa (26/10/2021) hari ini pukul 09.30 WIB. Sementara pada Rabu (27/10/2021) besok, giliran Safaruddin yang diperiksa KPK mulai pukul 09.30 WIB.

Kepada mereka yang dipanggil, KPK meminta agar membawa fotokopi SK pengangkatan sebagai anggota DPRA, fotokopi SK pengangkatan sebagai Wakil Ketua DPRA Periode 2019-2024, dan fotokopi SK pengangkatan sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar).

Selanjutnya, membawa dokumen terkait pengajuan APBA tahun anggarn 2021, dokumen terkait daftar hadir dan notulensi rapat Dishub Aceh di DPRA tentang pengajuan pengadaan KMP Aceh Hebat 1 dan 2 (lintasan Simeulue-partai barat dan lintasan Ulee Lheue-Balohan Sabang).

Kemudian, printout mutasi rekening pribadi periode 2017-2021, dan fotokopi dukomen lain terkait pembahasan penganggaran dan perencanaan program pengadaan KMP Aceh Hebat 1,2, 3. Khusus Safaruddin, KPK juga memintanya untuk membawa fotokopi dokumen terkait program yang termasuk dalam program appendix.

Pemanggilan dan pemeriksaan itu didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor  Sprin Lidik-62/Lid.01.00/01/05/2021 tanggal 25 Mei 2021. (mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved