Breaking News:

Salam

Pernyataan Menteri Mestinya Tidak Memancing Kegaduhan

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengusulkan agar Kementerian Agama (Kemenag) dibubarkan

Editor: bakri
KOMPAS.com / DANI PRABOWO
Anwar Abbas (KOMPAS.com / DANI PRABOWO) 

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengusulkan agar Kementerian Agama (Kemenag) dibubarkan. Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut bahwa Kemenag adalah hadiah negara spesifik untuk Nahdlatul Ulama (NU), bukan umat Islam secara umum, apalagi umat agama lain.

Anwar menyayangkan pernyataan dan cara berpikir Yaqut itu. Ia tidak mau Kemenag tetap dipertahankan jika dikelola pihak-pihak yang berpikiran seperti itu. ”Saya minta Kementerian Agama lebih baik dibubarkan saja karena akan membuat gaduh, di mana mudaratnya pasti akan jauh lebih besar dari manfaatnya," tulis Anwar.

Pernyataan Yaqut Cholil Qoumas yang memancing kontroversi itu disampaikan di webinar bertajuk Santri Membangun Negeri dalam Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya, dan Revolusi Teknologi yang ditayangkan di kanal YouTube TVNU. Pernyataan tersebut kemudian berbuntut panjang. Banyak pihak bersuara dan mengkritik menteri agama.

Selain Anwar Abbas, kalangan lain pun menyesalkan statemen Menteri Agama itu.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak Presiden Joko Widodo menegur Yaqut Cholil yang pernyataannya memunculkan persoalan. "Pernyataan seperti ini tentu sangat tidak bijak. Pernyataan-pernyataan seperti ini dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari. Jika itu terjadi, akan menyisakan banyak persoalan kebangsaan yang tidak mudah diselesaikan," kata Saleh.

Saleh juga mendesak Menag Yaqut untuk menyampaikan permohonan maaf agar kontroversi ini segera berakhir. Yaqut juga perlu memberikan klarifikasi terhadap pernyataan tersebut. Klaim seperti yang disampaikan Yaqut harus dihentikan karena membuat banyak pihak merasa tidak nyaman dan terganggu. Kementerian Agama harus menjadi milik semua.

Yang menarik, setelah beberapa jam mengundang kegaduhan, pernyataan Yaqut Cholil justru dibantah oleh Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini yang menyatakan bahwa Kementerian Agama bukanlah kado dari negara bagi Nahdlatul Ulama atau untuk umat Islam semata, tapi hadiah bagi semua agama. "Pertama adalah bahwa Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam," tegas Helmy Faishal.

Menurut Helmy, NU memang punya peran besar dalam menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Namun tidak berarti NU boleh semena-mena berkuasa atas Kementerian Agama ataupun merasa ada hak khusus. "NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam 'privilege' dalam pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan, karena NU adalah jamiyyah diniyah ijtimaiyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan)," kata dia.

Helmy menjelaskan prinsip bagi NU adalah siapa saja boleh memimpin dan berkuasa dengan landasan kepemimpinan harus melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan. "Dengan segala hormat dan kerendahan hati, tentang pernyataan Pak Menteri Agama tentu itu hak beliau, meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan," tandasnya.

Semoga pernyataan Menag itu sudah terklarifikasi oleh pernyataan Sekjen PBNU itu. Namun, kita ingn mengingatkan, pernyataan yang mengundang konroversi sering muncul dari mulut sejumlah pejabat. Makanya, kita berharap, ke depan pejabat-pejabat publik lebih memahami bahwa setiap pernyataan yang ia keluarkan diperlukan kehati-hatian. "Pejabat publik harus meningkatkan empati terhadap isu-isu di masyarakat. Empati perlu agar pejabat publik memperhatikan setiap pernyataan yang dikeluarkan bisa menentramkan suasana bukan malah membuat kegaduhan," kata seorang ahli komunikasi publik. Nah?!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved