Breaking News:

Opini

Dayah, Dana Abadi, dan Demokrasi

Posisi pesantren atau di Aceh dikenal dengan sebutan dayah menarik untuk dicermati perkembangannya saat ini

Editor: bakri
Dayah, Dana Abadi, dan Demokrasi
IST
Zulfata, M.Ag, Direktur Sekolah Kita Menulis (SKM)

Oleh Zulfata, M.Ag, Direktur Sekolah Kita Menulis (SKM)

Posisi pesantren atau di Aceh dikenal dengan sebutan dayah menarik untuk dicermati perkembangannya saat ini. Daya tarik ini bukan saja karena dayah telah lama dikenal sebagai lembaga yang terus mengkaderkan intelektual publik yang religius, militan dan nasionalis, tetapi juga di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menciptakan landasan konstitusional terkait pesantren/dayah.

Pertama melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Seterusnya terbitnya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai warga negara, kita patut bersyukur dengan hadirnya landasan konstitusional terkait dayah tersebut. Seiring itu pula, dalam tanggung jawab bernegara, publik harus mampu bersama-sama menjaga dayah sebagai pilar penguatan bangsa dan negara agar jauh dari agenda-agenda politik praqmatis atau politik jebakan lima tahunan.

Hadirnya kajian ini bukan berarti bentuk membuka ruang kecurigaan terlalu jauh saat dayah mendapat sokongan dana dari negara, melainkan kajian ini burusaha untuk membuka ruang bagi insan dayah (santri), masyarakat hingga tokoh adat dan politisi bahwa dayah jangan sempat terombang-ambing akibat mendapat alokasi anggaran yang kemudian disebut sebagai dana abadi pesantren.

Kehadiran dana abadi pesantren dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan sekaligus tantangan bagi pesantren dalam menjaga marwah, independensi dan keberpihakan pada politik kesolehan. Dengan dana abadi pesantren secara tidak langsung menciptakan sejarah baru dalam perkembangan pesantren di Indonesia.

Dalam konteks Aceh misalnya, dayah pada prinsipnya dibangun atau disokong oleh ulama kharismatik dan disambut dengan dukungan masyarakat, sehingga dayah berdiri megah sebagai akibat gotong-royong masyarakat. Banyak dampak kemanfaatan dan faedah yang terjalin saat dayah dibangun secara kolektif sekaligus mendapat kepercayaan dari publik.

Tidak dipungkiri bahwa peran dayah yang begitu besar dan strategis dalam misi kemerdekaan republik Indonesia menjadikan dayah memang patut dan layak untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah dengan berbagai bentuk keistimewaanya seperti hadirnya landasan konstititusi terkait pesantren beserta turunannya. Tingginya kepedulian pemerintah pusat terhadap daya  juga menghadirkan posisi dayah sejajar dengan pendidikan formal di bawah Kementerian, pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Hal sedemikian tentunya patut membahagiakan masyarakat Aceh. Satu sisi di balik kehadiran dana abadi pesantren akan memberikan nilai tambah dan daya dorong dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh melalui peran dayah dan lembaga pendidikan di bawah Kemendikbud Ristek. Kondisi Aceh seperti ini menjadikan publik dan pemangku kepentingan bahwa Aceh masa kini telah memiliki dua komando pemberdayaan dan penguatan pendidikan terhadap masyarakat Aceh.

Tentunya di balik potensi atau nilai tambah terhadap dayah tidak lepas dari factor bertambahnya tantangan yang harus di hadapi. Beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh dayah di balik kehadiran dana abadi pesantren atau konstitusinal terkait pesantren di antaranya adalah adanya potensi politisasi lembaga dayah oleh rezim lima tahunan, independensi, tranparansi, tenggelam dalam hal administratif, hingga ke godaan praqmatisme dan hedonisme.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved