Breaking News:

Salam

Publik Harus Lebih Paham Soal Keterbukaan Informasi

Komisi Informasi (KI) Pusat menobatkan Pemerintah Aceh sebagai pemerintah daerah berkualifikasi informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi

Editor: bakri
For Serambinews.com
Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin menyerahkan secara virtual penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kepada Rektor USK, Prof Dr Samsul Rizal MEng atas terpilihnya USK sebagai perguruan tinggi negeri yang Informatif dalam penilaian Komisi Informasi Pusat. 

Komisi Informasi (KI) Pusat menobatkan Pemerintah Aceh sebagai pemerintah daerah berkualifikasi informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021. Sebelumnya Pemerintah Aceh juga meraih predikat informatif. "Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Aceh dalam memberikan informasi yang transparan kepada publik," kata Gubernur Nova Iriansyah.

Pemerintah Aceh menjadi salah satu dari 10 pemerintah daerah yang masuk kualifikasi informatif. Perolehan nilai 96,93 menempatkan Aceh di posisi kedua setelah Jawa Tengah yang memperoleh 98,17. Di posisi ketiga ditempati Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai 96,77.

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin mengharapkan, penganugerahan tersebut dapat menjadi pemacu bagi badan publik untuk terus berupaya menjadi yang terbaik dalam hal keterbukaan informasi, melalui berbagai inovasi. Keterbukaan informasi publik penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat sehingga terciptanya pemerintahan yang baik dan transparan. "Hasil penilaian ini juga diharapkan menjadi sarana instropeksi semua badan publik untuk terus menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik dan produktifitasnya," kata Ma'ruf Amin.

Tentang keterbukaan informasi publik ini sebetulnya banyak masyarakat awam yang tidak memahaminya. Karenanya, secara gamblang kita ingin mengatakan bahwa keterbukan informasi publik itu sesungguhnya adalah keterbukaan informasi dari pemerintah kepada publik. Pertanyaan selanjutnya, mengapa pemerintah harus membuka informasi kepada publik?

Jawabnya; supaya publik bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan pemerintah. Setelah mengetahui, maka publik bisa mengambil peran untuk mengawasinya. Karena itulah, publik mendapatkan hak memperoleh informasi seluas-luasnya dan dapat melakukan tanggung-gugat jika ada ketimpangan dalam pelaksanaannya.

Aktivis-aktivis pro keterbukaan informasi publik mengatakan, paling tidak, ada beberapa undang-undang yang mengajak masyarakat untuk mendapatkan hak informasi. Dalam UUD 1945 pasal 28 F berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 

Kemudian Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), UU Nomor: 14/2008 yang menjadi penjabaran konkret atas pemenuhan hak atas informasi yang diamanatkan konstitusi dengan memberi kewajiban kepada badan publik sebagai pihak yang harus memenuhi hak atas informasi tersebut. UU KIP memiliki tiga pemangku kepentingan (stake holder) yakni badan publik, masyarakat sebagai pemohon informasi dan Komisi Informasi. Satu lagi, UU Nomor: 25/2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik).

Badan publik menurut UU KIP adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBA/APBK  atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBA/APBK, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri. Untuk memenuhi hak atas informasi publik tersebut, menjadi kewajiban badan publik untuk melakukan setidaknya lima hal. Pertama, menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kedua, menyusun daftar informasi publik. Ketiga, melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan. Keempat, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi. Kelima, mengalokasikan anggaran pelayanan informasi publik.

Namun, dalam perjalanannya, UU KIP lebih banyak disosialisasikan kepada badan publik. Sedangkan masyarakat sebagai pemohon informasi masih sering lepas dari pemahaman bahwa mereka punya hak memperoleh informasi setiap dana yang berasal dari APBN/APBA/APBK yang digunakan. Nah?!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved