Breaking News:

Salam

Wajar, Sikap Tegas Bagi  ASN Yang Belum Vaksin

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh, Taqwallah meminta semua Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk tenaga kontrak di lingkup Pemerintahan Aceh

Editor: bakri
FOTO HUMAS PEMERINTAH ACEH
Sekda Aceh, dr Taqwallah MKes, didampingi, Staf Ahli Gubernur, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Gedung Banda Aceh Convention Hall 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh, Taqwallah meminta semua Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk tenaga kontrak di lingkup Pemerintahan Aceh supaya menjalani vaksinasi Covid-19. Bagi yang belum vaksin, maka mulai pekan depan tidak dibenarkan masuk kantor. “Insya Allah pada Senin (1 November 2021) mendatang, kita akan berlakukan barcode (PeduliLindungi). Sehingga, yang belum vaksin tidak bisa masuk kantor,” kata Taqwallah.

Oleh karena itu, Taqwallah mengingatkan kepada seluruh Kepala SKPA yang vaksinasinya masih rendah untuk segera mengajak pegawainya menerima vaksin, kecuali mereka yang secara medis dinyatakan belum boleh vaksin. SKPA juga diminta menyiapkan petugas yang tegas untuk mengecek bukti sah vaksin PeduliLindungi. "SKPA harus tempatkan petugas yang tegas seperti halnya pertugas bandara dan mal. Jadi yang tidak memiliki PeduliLindungi maka tidak bisa masuk kantor. Kita berlakukan satu jalur masuk. Karena hal ini semata-mata untuk kepentingan kita bersama," tegas Sekda.

Ya, akhirnya pemerintah di Aceh memang harus bersikap tegas dalam soal vaksinasi, terutama bagi aparatur sipil negara. Apalagi, sikap tegas bagi ASN ini sudah jauh hari diberlakukan di daerah lain. Di beberapa provinsi dan kabupaten kota lain luar Aceh, pelarangan masuk kantor bagi ASN yang belum vaksin sudah diberlakukan sejak awal September 2021. Sedangkan di Aceh, sesuasi catatan yang ada, pelarangan itu dimulai dari Kabupaten Bireuen kemudian sekarang disusul pemerintah provinsi.

Sebagaimana sudah sering kita sampaikan bahwa untuk memerangi dan bisa keluar dari pandemi Covid-19 yang berkepanjangan ini, semua negara di dunia bergerak bersama menegakkan dua program kesehatan global. Pertama, menerapkan protokol kesehatan ketat, tak terkecuali skrining dan testing. Kedua, menjalankan program vaksinasi Covid-19, mulai dari suntikan pertama hingga kedua, bahkan kemungkinan akan ada suntikan ke tiga bagi seluruh warganya.

Tapi di balik itu, memang ada kelompok masyarakat yang menolak vaksin. Mereka ini dikenal dengan kelompk anti vaksin, yang sepertinya ada di setiap negara di dunia. Kelompok ini oleh banyak pihak, tak terkecuali pemerintahaan di banyak negara adalah ancaman global gagalnya program vaksinasi yang imbasnya bisa membuat semakin lama pandemi Covid-19 berlalu. Pasalnya, mereka tak hanya enggan divaksin untuk diri mereka sendiri namun juga menyebarkan berita palsu yang mana itu bisa mengancam kesehatan masyarakat.

Oleh karenanya, kita lihat di Malaysia, Menteri Kesehatan (Menkes), Khairy Jamaluddin, mengambil sikap tegas untuk kesuksesan program vaksinasi Covid-19 negaranya. Menkes Khairy Jamaluddin tegas menyampaikan bahwa Pemerintah Malaysia akan "terus mempersulit hidup" bagi mereka yang menolak divaksin Covid-19. ''Kami akan membuat hidup Anda sangat sulit jika Anda tidak divaksin, karena Anda memilih untuk tidak melakukannya,'' kata Khairy.

Namun, “pemaksaan” vaksin ini memang tidak berlaku bagi mereka yang karena alasan medis memang belum boleh divaksin. ''Jika Anda tidak dapat divaksinasi karena alasan medis, tidak apa-apa. Tetapi jika Anda tidak memvaksinasi diri sendiri karena pilihan, kami akan terus mempersulit hidup Anda. Anda tidak bisa makan di restoran, Anda tidak bisa pergi ke pusat perbelanjaan, dan lain-lain,'' katanya.

Di Aceh, program vaksinasi mendapat respon positif dari kalangan ulama yang menyatakan mendukung program vaksinasi  sebagai ikhtiar untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Para ulama gencar menyosialisasikan vaksinasi kepada masyarakat dan kalangan santri . “Kami menyambut baik dan menyosialisasikan kepada santri dan masyarakat akan pentingnya vaksin ini. Mudah-mudahan gerakan vaksinasi santri ini sukses dan rakyat tambah sehat,” kata Waled Nuruzzahri.

Para ulama di Aceh juga sudah sering meyakinkan masyarakat bahwa vaksin itu halal dan penting bagi masyarakat sebagai salah satu ikhtiar untuk menghalau wabah virus Corona. Pada akhirnya, semua kita diharapkan memiliki kesadaran bahwa vaksin itu perlu. Jadi, tak perlu dipaksa!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved