Raih WTP Kesembilan, Bupati Aceh Besar Terima Penghargaan dari Menkeu, Ini Kata Mawardi Ali

Penghargaan ini didapat atas keberhasilan Pemkab Aceh Besar menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2020 dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9.

Laporan Muhammad Nasir I Aceh Besar 

SERAMBINEWS.COM, JANTHO – Bupati Aceh Besar, Ir H Mawardi Ali, menerima penghargaan dari Menteri Keuangan atau Meunkeu, Sri Mulyani Indrawati. 

Penghargaan ini didapat atas keberhasilan Pemkab Aceh Besar menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2020 dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9.

Penghargaan bergengsi itu diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, Syafriadi kepada Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali di ruang kerja Bupati di Kota Jantho, Senin (1/11/2021).

Ikut mendampingi Bupati Aceh Besar, Sekdakab Drs Sulaimi MSi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Besar, Andria Shahputra SE MM. 

Kemudian Inspektur Aceh Besar Zia Ul Azmi SH dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Besar, Carbaini SAg.

“Kami diamanahkan oleh Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, untuk menyerahkan penghargaan kepada Bupati Aceh Besar Ir Mawardi Ali atas keberhasilan meraih WTP 9 kali berturut-turut terhadap penyusunan laporan keuangan hasil audit BPK,” terang Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, Syafriadi.

Diharapkannya, prestasi tersebut bisa terus dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di tahun-tahun mendatang.

“Selamat untuk Kabupaten Aceh Besar yang telah mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia ini,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Aceh Besar Ir H Mawardi Ali menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras, sehingga WTP ke-9 dapat diraih untuk mengharumkan nama Kabupaten Aceh Besar.

“Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Menteri Keuangan dan jajarannya yang telah memberikan penghargaan ini.

Mudah-mudahan dengan adanya penghargaan tersebut, dapat lebih memotivasi kami semua untuk bekerja lebih baik lagi di masa-masa mendatang untuk kemajuan Aceh Besar,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh juga menjelaskan berbagai hal dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait realisasi transfer ke daerah dan dana desa.

Kemudian realisasi APBD, Opini Laporan Keuangan, kinerja pelaksanaan  anggaran, serta Indeks Kesehatan Keuangan Pemda. (*)