Breaking News:

Opini

Membangun Peradaban Aceh Melalui Lembaga Penyiaran

Fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa Aceh dahulu adalah pusat peradaban Islam di nusantara. Posisi sentral Aceh ini disinggung banyak

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
Dr. Teuku Zulkhairi, MA, Komisioner pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh 

Oleh Dr. Teuku Zulkhairi, MA, Komisioner pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh

Fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa Aceh dahulu adalah pusat peradaban Islam di nusantara. Posisi sentral Aceh ini disinggung banyak sejarawan. Sebagai pusat peradaban, Aceh memberikan inspirasi bagi negeri-negeri Muslim Melayu di kawasan dalam jangka waktu yang lama sampai kemudian Aceh melemah seiring dengan melemahnya dunia Islam di hadapan kekuatan kolonialisme. Sebagai generasi baru, kejayaan masa lalu bagi kita bukan sekadar romantisme sejarah.

Kita ingin dan bercita-cita mengembalikan posisi sentral Aceh tersebut. Dan itu bukanlah hal yang mustahil. Peradaban Aceh akan dibangun kembali di atas puing-puing keruntuhannya. Setidaknya kita harus memiliki mimpi. Jangan sampai bermimpi saja kita tidak berani. Dengan mimpi itu, kita akan berjuang mewujudkannya dengan memaksimalkan semua modalitas yang ada. Tidak ada kebaikanyang akan sia-sia. Bangunan peradaban Aceh itu akan disusun di atas susunan “batu-bata” kebaikan.

Tugas kita hari ini adalah menyusun batu-bata kebaikan itu sebanyak-banyaknya sehingga berdirilah “bangunan peradaban Aceh” yang tegak gemilang. Dalam konteks ini, kita telah melihat banyak komponen masyarakat Aceh dengan berbagai institusinya berjuang menyusun batu-bata kebaikan menuju tegaknya peradaban Aceh. Dari lembaga pendidikan dayah, peguruan tinggi, organisasi, komunitas, majelis-majelis pengajian hingga anak-anak muda yang aktif dalam kegiatan Informasi dan teknologi, kemesjidan, dan sosial keagamaan.

Kita juga bermimpi suatu saat lembaga penyiaran kita dapat berperan maksimal menjadi instrumen penting menuju tegaknya peradaban Aceh. Tentu dengan dukungan maksimal semua pihak. Dari pemerintah, ulama, kaum milenial, lembaga pendidikan dan semua elemen masyarakat lainnya. Artinya bahwa “frekuensi siaran” televisi dan radio yang eksis di Aceh itu diharapkan dapat membangun kesadaran sejarah, kecintaan kepada ilmu dan Islam dalam tayangan dan siaran-siarannya. Jika itu kelak bisa kita wujudkan, maka lembaga penyiaran kita akan semakin popular dan digandrungi masyarakat karena itulah yang selama ini mereka tunggu.

Di Turki, kita melihat serial film “Dirilis Ertughrul” yang disutradari Mehmed Bozdag dan diputar pada stasiun TV TRT milik negara memberikan efek penyadaran sejarah yang begitu kuat. Film ini mampu membangkitkan imajinasi Muslim dunia tentang kejayaan masa lalu. Pada saat yang sama, film ini menampilkan pesan-pesan Islam yang disampaikan dengan sangat kuat.

Film ini kemudian menjadi tontonan popular di banyak negara karena dianggap memiliki karakter yang kuat. Bahkan, di Pakistan, serial ini mampu memecahkan rekor paling banyak ditonton. Ini hanya sebagai contoh betapa sebuah isi siaran memberikan pengaruh besar bagi masyarakat.

Sebuah film atau siaran bertemakan sejarah dan keislaman itu sangat berpeluang mengundang daya tarik tinggi bagi penonton. Untuk Aceh, kita bermimpi agar penyadaran sejarah masa lalu Aceh, ilmu dan keislaman dapat dimaksimalkan penyiarannya kepada masyarakat melalui serangkaian penyiaran TV dan Radio. Supaya generasi muda Aceh kembali tumbuh kepercayaan diri mereka sebagai sebuah bangsa. Mereka tidak boleh menjadi generasi yang rapuh karena “buta sejarah”.  Harus diakui, generasi yang rapuh dan tanpa kesadaran sejarah akan lebih mudah terombang-ambing dalam kegalauan dan mental rendah diri.  Sebaliknya, kesadaran sejarah akan membimbing kita untuk berjalan ke masa depan dengan penuh keyakinan dan tekad kuat.

Kita melihat, peran ke arah ini masih belum maksimal dilakukan. Dan tentu itu kewajiban kita bersama. Saat ini, kami di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Aceh senantiasa berkoordinasi dengan para stakeholder terkait untuk penyusunan Qanun Penyiaran Aceh yang sudah lama direncanakan. Dengan ini, kita ingin lembaga penyiaran di Aceh ini dapat betul-betul membawa misi Aceh. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006 pasal 153 ayat 2, bahwa “Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu dimana pemerintah Aceh mempunyai kewenangan menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai Islam”.

“Nilai-nilai Islam” di sini bukanlah sesuatu yang menakutkan karena sifatnya universal. Artinya bahwa penyajian siaran yang sesuai nilai-nilai Islam itu adalah kebutuhan manusiawi penduduk bumi. Kami di KPI Aceh sudah menyampaikan harapan ini (agar lahirnya Qanun Penyiaran Aceh) kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, kepala Bappeda,  kepada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Kominsa) Aceh. Bahkan secara aktif kita berkoordinasi dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) serta Badan Legislasi (Banleg). Komisi I DPRA mengatakan siap melahirkan Qanun Penyiaran Aceh ini sebagai qanun inisiatif DPRA tahun 2022.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved