Breaking News:

Ramai-ramai Bikin Parpol Baru, Fungsi Partai di Parlemen 'Mandul'

Partai-partai baru bermunculan menjelang kontestasi politik atau Pemilu 2024 mendatang. Tak hanya dari kalangan politikus senior

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
RIDHO RAHMADI, Ketum Partai Ummat 

JAKARTA - Partai-partai baru bermunculan menjelang kontestasi politik atau Pemilu 2024 mendatang. Tak hanya dari kalangan politikus senior yang membentuk partai politik (parpol) baru, namun ada pula kalangan buruh yang kemudian menghidupkan partai yang lama vakum. Mereka pun muncul dengan alasan beragam.

Salah satunya adalah Partai Gelombang Rakyat (Gelora) pimpinan Anis Matta. Gelora tergolong partai yang memulai terbentuknya gerbong partai baru di Tanah Air dan dibentuk tahun 2019 silam.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora, Mahfuz Sidik, mengatakan bahwa ide-ide pembaharuan yang digagas Anis Matta dkk menemui resistensi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bahkan, pemikiran Anis terkait membangun peta jalan Indonesia dalam tren perubahan global dianggap sebagai upaya kudeta.

"Diseminasi ide-ide pemikiran politik itu dipersepsi sebagai ancaman kudeta gitu. Sampai akhirnya terjadilah aksi-aksi pemecatan terhadap orang-orang yang terlibat. Ternyata, ini tidak menemukan chemistry-nya dengan PKS (Partai Keadilan Sejahtera-red). Ya, akhirnya waktu itu Pak Anis dan teman-teman memutuskan untuk membentuk organisasi politik atau partai baru ya, Partai Gelora," kata Mahfuz, Rabu (3/11/2021).

Mahfuz menjelaskan, Indonesia dalam waktu dekat harus mengakselerasi langkahnya masuk dalam tatanan global baru, dimana seluruh dunia saat ini dipaksa untuk melakukan lompatan perubahan imbas pandemi. Karena itu, Partai Gelora tak mau membuang waktu dan berusaha menjadi kekuatan politik yang mampu menyalurkan ide tersebut bagi masyarakat.

"Kami bersepakat di Pemilu 2024, Gelora ini harus punya leverage politik yang kuat, posisi politik yang kuat, sehingga ide-idenya ini kemudian bisa ditransformasikan ke dalam kebijakan-kebijakan negara. Ini memang tantangan tersendiri bagi Gelora sebagai partai baru," ucapnya.

Senada, Partai Ummat yang notabene bentukan Amien Rais pada April 2021 lalu muncul karena tak puas dengan fungsi parpol saat ini. Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, melihat peran parpol di parlemen hingga kontrol parlemen terhadap pemerintah menjadi 'mandul'. Karenanya, menurut Ridho, Partai Ummat berusaha menjadi pembeda.

"Nyaris tidak ada penyeimbang yang berarti. Padahal, dalam negara demokrasi, penyeimbang itu wajib ada. Bila klaster penyeimbang dibungkam dan dilumpuhkan, maka negeri ini lambat laun akan ambruk dan hanya menunggu waktu," kata Ridho.

Dia mengungkapkan, kemunculan Partai Ummat juga tidak lepas dari kekuasaan yang banyak disalahgunakan setelah Orde Baru tumbang, terutama pada tujuh tahun terakhir. Sorotan Partai Ummat tertuju pada korupsi dan kezaliman yang tumbuh subur hingga KPK yang dikempesi sedemikian rupa sehingga tak lagi memiliki taji dan terkesan tunduk pada kepentingan tertentu.

"Selain itu, munculnya tindak kekerasan rezim yang tak surut-surut, jelas menjadi sebab mengapa Partai Ummat harus ada. Pemerintah sejak beberapa tahun ini, seperti tak terkendali dan tak terkontrol," ucap Ridho.

"Visi kami jelas yaitu terwujudnya Indonesia sebagai negeri Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur dengan menegakkan nilai-nilai Ilahiah, Ukhuwah, Hurriyah, Musawah, dan ‘Adaalah," katanya.

Berbeda, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan partainya dihidupkan kembali setelah lama vakum karena disahkannya Omnibus Law. Momen itu dipandang sebagai kekalahan telak secara politik bagi gerakan tani, nelayan, lingkungan hidup dan HAM, hingga gerakan buruh. "Faktor inilah yang menyebabkan kami bersepakat harus ada partai politik untuk mendukung buruh, tani, nelayan, dan lainnya di parlemen," kata Said.

Selain itu, membangun demokrasi yang sehat, Said melihat tak ada jalan selain membentuk partai politik yang mengakomodasi kepentingan kelas pekerja. Sebab, parpol merupakan salah satu pilar yang kuat selain civil society.

"Jadi, kalau kita ingin membangun demokrasi yang sehat, kaum buruh harus punya alatnya. Maka kami tidak memilih parpol lain, tapi akan memilih alat politik yang beridentitas kelas. Agar demokrasinya bisa terbangun dengan meningkatkan kesejahteraan negara atau well for state," ucap Said. (tribun network/vincentius jyestha)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved