Penundaan MoU Hal yang Wajar

* Terkait Rencana Investasi UEA di Aceh Singkil

* Pulau Banyak Perlu Dijadikan KEK

BANDA ACEH - Pengamat ekonomi Aceh, Rustam Effendi, menilai penundaan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Aceh dengan investor Uni Emirat Arab (UEA), Murban Energy, terkait rencana investasi di Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, merupakan suatu hal yang wajar dan lumrah.

MoU tersebut sedianya dilaksanakan pada 4 November 2021 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, diundang untuk menghadiri acara yang diikuti oleh Presiden RI, Joko Widodo. Belakangan Gubernur batal meneken MoU investasi senilai Rp 7 triliun itu lantaran pihak Murban Energy disebut-sebut belum siap melakukan review naskah MoU.

"Ini merupakan hal yang lumrah dan harus dilihat dari sisi yang positif dengan tetap optimis sesuai tujuan semula. Apalagi kehadiran Aceh dalam even dunia ini sesuatu yang amat bernilai. Tidak semua provinsi ikut disertakan dalam even ini," kata Rustam Effendi menjawab Serambi, Minggu (7/11/2021).

Rustam menjelaskan, dengan nilai investasi yang mencapai Rp 7 triliun, sudah sangat wajar jika pihak investor membutuhkan kepastian dan kejelasan. Sehingga rencana investasi bisa terealisasi sesuai keinginan mereka, termasuk keinginan pemerintah pusat dan daerah.

"Penundaan ini, menurut analisa saya, kemungkinan ada beberapa persyaratan teknis yang belum tertuang dengan jelas, salah satu yang paling mendasar. Biasanya yang diminta kepastian oleh calon investor adalah apa kemudahan atau insentif yang dapat disediakan kepada mereka," ungkap dosen Universitas Syiah Kuala (USK) ini.

Misalnya terkait keringanan bea masuk, keringanan pajak, dan lainnya. Hal ini mengingat Pulau Banyak sebagai sebuah daerah yang mungkin belum termasuk dalam kawasan khusus seperti KEK Arun, atau kawasan-kawasan berikat lainnya yang sudah memiliki aturan regulasi khusus.

"Maka persoalan pemberian insentif atau keringanan yang sepatutnya dapat diberikan kepada calon investor Murban Energy menjadi terbentur/terhalang oleh aturan regulasi yang ada. Itu yang terkesan oleh saya," ulasnya.

"Siapa pun calon investor, apalagi dalam jumlah nilai yang tidak sedikit pasti akan menuntut kepastian kemudahan insentif itu. Kecil kemungkinan ada faktor lain, apalagi sampai menyimpulkan bahwa ini karena kegagalan delegasi kita," terang Rustam.

Lantas apa yang sepatutnya dilakukan oleh pemerintah? Menurut Rustam, pemerintah harus segera menyediakan regulasi untuk pengembangan kawasan Pulau Banyak, terutama terkait dengan kepastian kemudahan atau insentif yang sepatutnya dapat diberikan kepada Murban Energy.

Seperti menjadikan Pulau Banyak semacam Kawasan Ekonomi Khusus, semisal Kawasan Ekonomi Kepulauan Khusus (KEKK). Dengan kebijakan ini, maka pelbagai aturan yang mengatur proses birokrasi dan jaminan investasi untuk Murban Energy menjadi lebih mudah, jelas, dan tegas.

"Jika ini terpenuhi, saya yakin rencana investasi Murban Energy ini akan terwujud. Tapi sejauh ini, saya yakin Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh masih serius dan sungguh-sungguh menyambut rencana investasi ini," tambah Rustam.

"Kita tunggu saja kebijakan pemerintah berikutnya dalam membuat regulasi ini terkait dengan Investasi di Pulau Banyak dan kawasan sekitarnya di Aceh Singkil, dengan tetap mengedepankan optimisme yang tinggi," imbuhnya.

Rustam melanjutkan, dalam menyusun regulasi ini, sewajarnyalah Pusat melibatkan Pemerintah Aceh secara intens, terutama terkait dengan penyerapan tenaga kerja daerah. Rustam menegaskan bahwa hal ini perlu diatur dengan baik dan gradual.

"Dengan demikian, istilah buya krueng teu dong dong, buya tameng meuraseuki tidak akan terjadi pada rencana investasi besar ini," demikian Rustam Effendi.

Ajak Semua Pihak Evaluasi

Senada dengan pengamat ekonomi Aceh, Rustam Effendi, Anggota DPRK Aceh Singkil, Taufik mengatakan, penandatangan MoU antara Pemerintah Aceh dengan Murban Energy bukan batal, melainkan ditunda.

Penundaan itu menurutnya, terjadi lantaran pihak Murban Energy masih butuh waktu melakukan review, karena ada poin yang akan menjadi kesepakatan masih perlu pembahasan lebih mendalam, terutama terkait dengan keringanan pajak yang diminta investor.

"Bukan batal, tapi ditunda. Karena ada beberapa poin yang pihak Murban Energy sendiri meminta keringanan-keringanan dan itu banyak aspek yang harus dipertimbangkan negara kita," kata politisi PDI Perjuangan tersebut, Minggu (7/11/2021).

Oleh karena itu, Taufik meminta semua pihak melakukan evaluasi agar lebih siap menyambut kedatangan investor.

Di sisi lain, Taufik menyebutkan, sepengetahuan dirinya, bukan hanya Murban Energy yang tertarik berinvestasi pada sektor pariwisata di Kepulauan Banyak. Banyak investor lain yang juga berminat dan sudah menunjukan keseriusannya berinvestasi.

Hanya saja sambung dia, yang menjadi kendala adalah lokasi investasi yang masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam (TWA). Untuk itu, dia meminta Pemerintah Pusat melakukan penglepasan kawasan, terutama areal yang telah dikuasai masyarakat secara turun temurun.

"Kalau bukan TWA, sudah banyak investor masuk, termasuk yang membangun perhotelan. Karenanya kami berharap ada penglepasan kawasan," ujar Taufik.

Sebelumnya, Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid, saat dikonfirmasi Serambi, Sabtu (6/11/2021) mengaku belum mendapatkan informasi resmi apakah investasi senilai Rp 7 triliun tersebut batal atau hanya ditunda. "Belum ada informasi resmi pembatalan atau hanya ditunda," ujarnya.

Dulmusrid juga mengaku kecewa atas batalnya pendatangan MoU tersebut, mengingat delegasi Pemerintah Aceh yang dipimpin Gubernur Nova Iriansyah termasuk dirinya sudah terbang jauh-jauh ke UEA menghadiri undangan resmi dengan agenda penandatangan MoU.

Namun, sebut Dulmusrid lagi, kecewa saja tidak cukup. Untuk itu dirinya sudah berbicara dengan Gubernur Aceh. "Pak Gubernur menyampaikan sekembali ke Indonesia, diagendakan mengahadap Bapak Persiden," jelas Dulmusrid.

Di sisi lain Dulmusrid, berharap Persiden RI Joko Widodo serta menteri terkait dapat mengupayakan investasi Murban Energy di Kepulauan Banyak, terlaksana. Mengingat hal itu menjadi dambaan masyarakat serta diyakini dapat mendorong peningkatan ekonomi.(mas/de)