Breaking News:

Salam

Ulama Minta Pemerintah Memberantas Rentenir

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sudah mengeluarkan rumusan fatwa terkait praktek rentenir yang kian marak terjadi di Aceh

Editor: bakri
SERAMBINEWS.COM/ MASRIZAL
Para ulama Aceh melakukan silaturahmi akbar di Gedung Hj Yusriah, kawasan Darul Imarah, Aceh Besar berakhir pada Kamis (11/11/2021). 

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sudah mengeluarkan rumusan fatwa terkait praktek rentenir yang kian marak terjadi di Aceh. "Praktek rentenir yang dilakukan oleh individu atau lembaga adalah bagian muamalah riba, hukumnya adalah haram dan bertentangan dengan adat Aceh," kata Kepala Sekretariat MPU Aceh, H Murni SE MM saat membacakan butir ketiga rumusan fatwa tentang Rentenir Menurut Perspektif Hukum Islam dan Adat.

Rumusan fatwa tersebut dikeluarkan dalam Sidang Paripurna - VI Tahun 2021 yang berlangsung selama tiga hari (8-10 November 2021).  Butir-butir rumusan fatwa itu juga menegaskan bahwa renten adalah bunga atas imbalan hutang. Dan, rentenir adalah individu atau lembaga yang menghutangkan uang secara resmi atau tidak resmi dengan syarat pembayaran melebihi hutang pokok.

Rumusan fatwa itu juga mencantumkan taushiyah atau saran dan harapan supaya Pemerintah melarang segala bentuk muamalah riba terutama praktek rentenir. MPU Aceh juga mengharapkan kepada pemerintah dan DPRA untuk dapat menerbitkan regulasi (Qanun) tentang pelarangan muamalah yang mengandung riba.

Para ulama, cendekiawan, dan para akademisi untuk melahirkan konsep-konsep ekonomi yang islami. Sedangkan kepada para da'i, pendidik, dan tokoh masyarakat diharapkan untuk memberikan pencerahan tentang bahaya praktek rentenir. "Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak bermuamalah dengan para rentenir," kata Murni.

Ketua MPU Aceh, Tgk H Faisal Ali berharap kepada seluruh anggota MPU Aceh yang berasal dari utusan daerah agar dapat menyosialisasikan fatwa-fatwa yang sudah dihasilkan dalam sidang paripurna sepanjang tahun 2021 ini. "Beberapa fatwa yang telah kita hasilkan menjadi milik kita semuanya dan berhak untuk kita sampaikan kepada masyarakat kita dan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan fatwa tersebut."

Saat ini, Indonesia memang sedang gencar memberantas rentenir yang berpraktek secara digital atau online. Era serba digital ini menjadi lahan basah bagi para rentenir untuk menebar jaring. Rentenir bisa menawarkan pinjaman lewat SMS, pesan WhatsApp, dan media sosial.

Sama seperti Fatwa MPU Aceh, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengatakan bahwa “rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan melalui penarikan sejumlah bunga.” Dalam banyak kasus, penagihan pinjaman dilakukan secara sewenang-wenang oleh rentenir apabila peminjam mulai terlambat membayar cicilan. Oleh sebab itu, OJK sebagai otoritas keuangan, tidak merekomendasikan melakukan peminjaman rentenir.

Berbeda dengan bank atau lembaga keuangan formal lain yang biasanya memiliki beberapa prosedur, rentenir adalah menawarkan kecepatan pencairan dana pinjaman. Selain itu, rentenir juga lazimnya tak membutuhkan barang agunan sebagai jaminan atas dana pinjaman yang diberikan. Karena prosesnya yang cepat dan mudah, pinjaman rentenir masih jadi pilihan bagi masyarakat untuk mendapatkan dana cepat saat membutuhkan uang, terutama untuk keperluan mendesak, meskipun mereka telah mengetahui besarnya bunga yang harus mereka bayar.

Rentenir banyak menjalankan praktik pinjam meminjam uang di kawasan pedesaan dan pasar-pasar.uat rentenir biasanya akan mengenakan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga perbankan. Sebagai ilustrasi, seseorang yang meminjam uang Rp 1.000.000 kepada rentenir akan dikenakan bunga Rp 200.000 per bulannya. Dengan begitu, dalam tempo singkat, utangnya pada pada bulan depan sudah menjadi Rp 1.200.000. Jika waktu jatuh tempo sudah tiba, namun utang belum juga bisa dibayar, maka rentenir biasanya akan mengenakan bunga kembali pada bulan berikutnya (bunga yang dibungakan). Sehingga bulan berikutnya, pinjaman rentenir bisa bertambah menjadi Rp 1.400.000. Bulan ketiga bertambah lagi utang dari rentenir adalah menjadi Rp 1.650.000, dan seterusnya.

Oleh sebab itu, masyarakat sendiri juga harus berusaha untuk menghindari jeratan rentenir secara online maupun langsung. Nah?!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved