Breaking News:

Salam

Kita Awali Memerangi Korupsi dari Gampong

Beberapa kabupaten/kota di Aceh dalam pekan-pekan ini menyelenggarakan pemilihan keuchik secara langsung dan serentak

Editor: bakri
Foto/Ist
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, memantau pelaksanaan pemilihan keuchik langsung (pilchiksung) serentak di Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, 

Beberapa kabupaten/kota di Aceh dalam pekan-pekan ini menyelenggarakan pemilihan keuchik secara langsung dan serentak. Secara nasional, even demokrasi tingkat desa itu disebut Pilkades (pemilihan kepala desa). Tapi, di Aceh kita lazim menyebutnya Pilchik (pemilihan keuchik). Apapun istilahnya, pilkades atau pilchik mestinya selalu berjalan meriah, merakyat, dan tentu saja bersih. Sebab, Pilchik merupakan ajang kompetisi politik yang begitu mengena kalau dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat.

Sebetulnya, dibanding pilpres dan Pilkada Tingkat Provinsi serta Pilkada Kabupaten/Kota, Pilchik ini secara emosional lebih spesifik. Yaitu adanya kedekatan dan keterkaitan secara langsung antara pemilih dan para calon. Sehingga, suhu politik di gampong sering lebih terasa dari pada saat pmilihan gubernur atau bupati/wali kota.

Dalam Pilchik, sosialisasi calon dan visi misinya sering lebih cenderung diabaikan sebagai media kampanye. Para calon biasanya sudah banyak dikenal masyarakat yang akan memilih. Dan, karenanya pula, kedekatan atau hubungan pribadi, akan sering kali banyak dipakai masyarakat untuk menentukan pilihannya. “Di sini unsur nepotisme masih begitu kental membudaya. Demikian juga dengan kolusi, hubungan baik dalam berbagai posisi juga banyak dijadikan sebagai unsur penentuan hak pilih dalam pilchik.

Dalam persepsi lain, harus diakui, dalam beberapa tahun terakhir ini jabatan keuchik sudah sangat “seksi” menyusul banyaknya anggaran yang dikelola di desa. Jabatan itu dilirik banyak warga desa sehingga dalam setiap Pilchik tak jarang calonnya membludak.

Negatifnya, sejak banyak anggaran dikelola keuchik atau kepala desa, karupsi dana gampong yang melibatkan keuchik dan perangkatnya juga terjadi begitu banyak. Secara nasional, berdasarkan data Indonesian Corruption Watch (ICW), sejak 2015 hingga 2020 terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa, dengan total kerugian negara Rp 111 miliar

Kita tentu sangat prihatin. Bukan hanya begitu banyak kehilangan uang hak rakyat, tapi labih dari itu kita sedih karena “wabah” korupsi sudah menyebar hingga ke desa atau gampong. Namun demikian, perjuangan melawan korupsi seharusnya tidak mengenal kata menyerah.

“Tak bisa lain, masyarakat harus ikut aktif dalam ‘peperangan’ melawan korupsi itu. Caranya, untuk masyarakat di desa-desa, antara lain dengan memilih calon kepala desa yang integtitasnya telah teruji. Jadi, rekam jejak para calon kepala desa harus diteliti, di pekerjaannya sebelum mencalonkan diri sebagai kepala desa, apakah si calon bertindak jujur dan terpercaya,” kata seorang aktivis antikorupsi.

Sekali lagi, bagi warga gampong atau desa yang punya hak pilih dalam pilchik, agar memilih berdasarkan hati nurani dengan memenangkan calon yang telah teruji integritasnya. Akan tetapi, setelah memilih, tugas masyarakat belum selesai. Warga desa masih harus ikut aktif mengawasi penggunaan dana desa dan kepala desa harus memberikan informasi yang terbuka kepada warga.

Kesadaran masyarakat perlu dibangun dengan sosialisasi yang cukup bahwa pemilihan kepala desa ini semata untuk memilih pemimpin yang bersih, yang mampu  menata desa, yang sanggup menjadi penyambung kepercayaan presiden dalam membangun kampung dengan anggaran desa yang bisa dikata sangat besar.

Di sisi lain, pemerintah juga harus memikirkan perbaikan regulasi pilkades yang dinilai masih ada hal-hal yang perlu dilengkapi dan ditegaskan baik melalui revisi UU maupun dibreakdown melalui qanun atau peraturan daerah. Sebab, distorsi kesadaran masyarakat yang dibiarkan dan tidak segera diterapi akan melahirkan keterpurukan desa jangka panjang, karena bisa jadi justru akan terpilih pemimpin yang tidak merepresentasikan karakter penerima amanah, justru akan menjadikan dana desa sebagai sumber memperkaya diri, dan kesengsaraan masyarakat.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved