Banggar DPRA dan TAPA Konsultasi ke Kemendagri

BANDA ACEH - Badan Anggaran (Banggar) DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) melakukan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (16/11/2021). Pertemuan tersebut dalam rangka konsultasi beberapa hal terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022 yang saat ini sedang berlangsung di DPRA.

Dari DPRA hadir pimpinan dan anggota Banggar, Dahlan Jamaluddin, Dalimi, Safaruddin, Azhar Abdurrahman, Samsul Bahri Ben Amiren (Tiyong), M Rizal Falevi Kirani  dan HT Ibrahim.

Sementara dari TAPA hadir Kepala BPKA Azhari dan Kabid Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda M Ikhsan. Mereka diterima oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Dr Bahri, di ruang kerjanya. Wakil Ketua DPRA, Safaruddin yang dikonfirmasi Serambi membenarkan sedang berada di Jakarta untuk bertemu pihak Kemendagri.

Namun ia belum menjelaskan poin apa saja yang dibahas bersama Kemendagri. "Nanti saya telepon kembali," kata politikus Partai Gerindra ini.

Sementara Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan pembahasan KUA-PPAS 2022 telah berlangsung sejak 10 November 2021 lalu, sampai saat ini pembahasan berjalan lancar.

Ia mengaku, antara Banggar dan TAPA terdapat perbedaan pandangan terkait beberapa hal berkenaan penggunaan anggaran dalam program yang diusulkan.

"Perbedaan persepsi terkait anggaran antara eksekutif dan legislatif dapat diselesaikan secara baik dan komprehensif. Tapi secara umum tidak ada persoalan," katanya.

Konsultasi ke Kemendagri, menurut MTA, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan APBA yang baik dan berkualitas.

"Dengan digelarnya rapat konsultasi tersebut semakin memperkokoh kesepahaman persepsi eksekutif dan legeslatif dalam hal mewujudkan APBA yang lebih baik," tambahnya.

Pembahasan ini, sambung dia, masih terus berproses dan diharapkan terus berlangsung dengan baik, sesuai jadwal dan aturan perundang-undangan."Kita juga mengharapkan berbagai masukan dari semua pihak, baik lembaga maupun personal demi mewujudkan pembahasan yang baik dan tepat waktu," demikian Muhammad MTA.(mas)