Breaking News:

Berita Banda Aceh

DJPb Aceh Juara Nasional Nilai IKPA, Ajak Pemda Replikasi IKPA dalam APBD

Pengumuman sebagai peringkat pertama ini disampaikan dalam kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DJPb 2021 awal November 2021. 

Penulis: Muhammad Nasir | Editor: Mursal Ismail
For Serambinews.com
DJPb Aceh Juara Nasional Nilai IKPA, Ajak Pemda Replikasi IKPA dalam APBD 

Pengumuman sebagai peringkat pertama ini disampaikan dalam kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DJPb 2021 awal November 2021. 

Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Aceh meraih peringkat pertama Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA pada kategori Kanwil Besar pada Triwulan III 2021.

Pengumuman sebagai peringkat pertama ini disampaikan dalam kegiatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DJPb 2021 awal November 2021. 

Rapimnas ini dipimpin Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto.

Capaian ini menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran seluruh satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) di Aceh adalah yang terbaik dibandingkan dengan kanwil besar lainnya di seluruh Indonesia.

Kepala Kanwil DJPb Aceh, Syafriadi menyampaikan ingin menularkan capaian luar biasa ini kepada Pemda di Aceh, dengan mengajak Pemda untuk mereplikasi IKPA sebagai indikator dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L.

Hal ini sebagaimana amanat dari  Peraturan Menteri Keuangan tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

IKPA memiliki 4 aspek, yaitu kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi.

Dari empat aspek tersebut selanjutnya dirinci ke dalam 13 Indikator penilaian yaitu (1) Penyerapan Anggaran; (2) Penyampaian Data Kontrak; (3) Penyelesaian Tagihan; (4) Konfirmasi Capaian Output. 

Kemudian (5) Pengelolaan UP dan TUP; (6) Revisi DIPA; (7) Deviasi Halaman III DIPA; (8) Penyampaian LPJ Bendahara; (9) Perencanaan Kas (Renkas); (10) Pengembalian/Kesalahan SPM; (11) Retur SP2D; (12) Pagu Minus; dan (13) Dispensasi SPM.

Kanwil DJPb Aceh mengucapkan terima kasih kepada seluruh KPPN dan Satker K/Ldi Aceh yang telah berhasil mengelola anggaran dengan baik dan tertib.

“Prestasi dan penghargaan ini tak lepas dari kerja keras dari seluruh stakeholder di Aceh. Untuk itu saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya,” ucap Syafriadi. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved