Breaking News:

Salam

Melayani Publik Sekaligus Menjaga Kepercayaan

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta pemerintah di Aceh memperbanyak mal pelayanan publik (MPP) serta melakukan optimalisasi

Editor: bakri
FOTO HUMAS PEMERINTAH ACEH
Wapres didampingi Mendagri, Mendes PDTT, serta Sekda dan Ketua MPU Aceh memberikan keterangan pers di dayah tersebut 

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta pemerintah di Aceh memperbanyak mal pelayanan publik (MPP) serta melakukan optimalisasi teknologi digital untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien dan responsif. Sebab, dinamika masyarakat saat ini semakin menuntut pelayanan publik menjadi lebih cepat dan mudah. “Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang efektif, efisien, cepat, dan responsif,” kata Wapres di Banda Aceh dua hari lalu.

Ma’ruf Amin menjelaskan, tujuan akhir dari pelayanan publik adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tersebut dapat dicapai antara lain dengan menyediakan satu tempat sehingga  layanan-layanan untuk masyarakat dapat diakses melalui satu pintu. Karenanya, pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap kabupaten/kota menjadi krusial. “MPP harus menyelenggarakan pelayanan yang meliputi seluruh pelayanan perizinan dan pelayanan non-perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta BUMN dan BUMD, sesuai kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing.”

Ke depan, MPP harus dapat menyediakan pelayanan secara langsung, elektronik, mandiri maupun pelayanan bergerak sesuai dengan target yang terukur. MPP juga harus memiliki target kinerja yang terukur, sehingga dapat terlihat capaian yang telah berhasil dilaksanakan, serta dapat dievaluasi hambatan dan tantangan yang dihadapi.  “Saya berharap agar kualitas SDM aparatur penyelenggara pelayanan publik terus meningkat sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik.”

Saat ini, pelayanan publik di Aceh memang tidak adalam keadaan yang buruk meski di tengah pandemi. Bahkan, menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, pelayanan publik desa-desa di Aceh sangat memuaskan. “Pelayanan publik pada level desa mempunyai indikator yang jelas. Sejauh ini kami menilai layanan publik level desa sangat memuaskan.”

Dalam pandangan Wakil Presiden, seluruh jajaran Pemerintahan Provinsi Aceh masih harus terus memperkuat kerja sama antarpihak, agar pelayanan publik menjadi lebih adaptif dan berdaya saing. Antara lain menciptakan kemudahan aksesibilitas, kenyamanan, dan kecepatan dalam pelayanan publik. Konsolidasi, kolaborasi, dan sinergi di antara lembaga dan pihak lain termasuk dengan swasta harus senantiasa diperkuat.

Ya, pemerintah memang harus bisa terus berinovasi dalam pemberian layanan publik. Terlebih di tengah pandemi seperti saat ini, yang sedikit atau banyak memberikan dampak kepada seluruh pihak, hal ini sangat memerlukan berbagai terobosan baru agar tetap bisa survive dengan segala kondisi . Pandemi Covid-19 memaksa setiap orang beralih dari tatanan dan kebiasaan konvensional menjadi serba digital.

Sebenarnya, jauh sebelum pandemi, pemerintah telah menerapkan digitalisasi dalam proses layanan publik, yang dikenal dengan e-government. Berbagai regulasi dibuat agar digitalisasi pelayanan publik di Indonesia bisa diimplementasikan secara optimal untuk mewujudkan reformasi birokasi dan inovasi pelayanan publik agar mampu menjadi solusi bagi peningkatan kualitas dalam melayani masyarakat.

Seorang pengamat pelayanan publik pernah mengatakan, “Proses digitalisasi layanan publik masih belum maksimal. Masih ada kesenjangan antar lembaga pemerintah maupun antar wilayah. Dibandingkan dengan sektor swasta, lembaga pemerintah masih tertinggal dalam hal inovasi digitalisasi layanan publik. Pemerintah harus banyak belajar dari reformasi digital yang dilakukan sektor swasta. Sektor swasta mampu melakukan perubahan digital sangat cepat, bukan hanya untuk meningkatkan profit, tetapi juga menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Pemerintah harus melakukan akselarasi dalam inovasi digitalisasi pelayanan publik agar terjaga kepercayaan masyarakat  terhadap pemerintah.” Nah?!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved