Breaking News:

Opini

Memulihkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Polisi

Sorotan itu misalnya dalam kasus dugaan pemerkosaan tiga orang anak oleh ayahnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan

Editor: bakri
Memulihkan Kepercayaan Masyarakat Kepada Polisi
For Serambinews.com
Saifuddin Bantasyam, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Oleh Saifuddin Bantasyam, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Dalam beberapa waktu belakangan ini, institusi Polri mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Sorotan itu misalnya dalam kasus dugaan pemerkosaan tiga orang anak oleh ayahnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Polisi mengatakan tidak bisa meneruskan kasus itu karena tidak cukup bukti baik dari hasil visum maupun pemeriksaan psikolog.

Di Tangerang, Banten, saat mengadang demo para mahasiswa ke kantor bupati, seorang polisi melakukan kekerasan ala “smackdown.” Dalam video yang viral di media massa terlihat polisi tersebut menyeret seorang mahasiswa agak menjauh dari kerumunan dan kemudian membantingnya di atas trotoar.

Lalu, beredar video tentang sikap polantas di Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara yang “membogem” seorang pelanggar lalu lintas sampai jatuh terkapar dan mengalami luka-luka. Laki-laki yang ditonjok oleh polantas itu sempat melawan tetapi kemudian dipukul kembali oleh polantas.

Sebelum kasus pemukulan oleh polantas di atas, publik dikejutkan saat polisi di Percut Sei Tuan, Medan, menjadikan korban penganiayaan oleh preman di Pasar Gambir sebagai tersangka. Polda Sumut dan Mabes Polri kemudian menemukan fakta bahwa Polsek Percut tidak melakukan penyidikan secara profesional terhadap kasus tersebut. Karena itu Kapoltabes mencopot Kanit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan.

Pendek kata, bulan Agustus dan Oktober adalah bulan di mana polisi mendapat sorotan tajam dari publik atas berbagai tindak penyimpangan. Selain yang disebutkan di atas, ada anggota polisi yang merampas mobil, memalak pengendara truk, melakukan pemerasan kepada warga masyarakat, terlibat dalam perdagangan narkoba, sampai kepada beberapa bentuk kejahatan asusila, semisal mencabuli istri tersangka. Secara politik, Polri menjadi sangat tersudutkan, khususnya saat muncul tagar #percumalaporpolisi.

Mabes Polri “menyanggah” tagar #percumalaporpolisi dan mengatakan bahwa jika tidak lapor kepada polisi, maka masyarakat yang akan rugi. Humas Polri menyampaikan bahwa tidak ada kasus yang dibiarkan tanpa proses jika memang cukup bukti awal, tetapi jika tidak cukup bukti maka Polri akan menghentikan penyidikan kasus tersebut. Atas dasar itu pihak Humas Polri mengimbau masyarakat untuk tetap memberikan kepercayaan kepada polisi tanpa menutup diri terhadap kritik dari masyarakat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memang sudah merespons tindakan tegas atas berbagai penyimpangan anak buahnya. Bahkan tidak hanya anak buahnya yang ditindak, atasan mereka (kapolsek, kapolres, dan kapolda) juga tak luput dari pengenaan sanksi semisal peringatan, pencopotan dari jabatan, mutasi ke bagian lain, atau mutasi ke daerah lain. Media massa pun dipenuhi dengan berita berkata kunci “pecat, copot, diberhentikan dengan tidak hormat.”

Ini merupakan serangkaian langkah penting. Mengapa? Karena sejatinya, dari beberapa survei, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun belakangan ini.

Namun, juga ada hasil survei yang menunjukkan terjadinya penurunan kepuasan masyarakat di bidang hukum yang, mau tidak mau, menyeret juga Polri di dalamnya. Jika tidak ada tindakan tegas dan konsistensi dalam penindakan, maka bukan tidak mungkin kinerja Polri oleh publik akan dinilai semakin buruk dalam beberapa bulan mendatang. Lalu, sebagai wujud penilaian itu, mungkin akan muncul pula berbagai tagar lain yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved