Breaking News:

Berita Aceh Tengah

Viral Anak Gugat Ibu Kandung di Takengon, Nasir Djamil Sarankan Mediasi, Libatkan Tokoh Adat & Agama

Disampaikannya, bahwa upaya mediasi sangat mungkin untuk dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa disalahkan. 

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Saifullah
For Serambinews.com
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, M Nasir Djamil memberikan tanggapan terkait adanya gugatan yang dilayangkan seorang pejabat Aceh Tengah berinisial AH terhadap ibu kandungnya di Pengadilan Negeri (PN) Takengon.

Gugatan ini terkait harta warisan di mana sang anak menuntut ibu kandungnya untuk mengosongkan rumah dan membayar uang ganti rugi sebesar 700 juta.

Menurut Nasir Djamil, sebelum perkara bernomor 9/dt.G/2021/PN Tkn tanggal 19 Juli 2021 tersebut dilanjutkan, kiranya ada upaya mediasi yang dilakukan para pihak. 

"Menanggapi seorang anak yang juga salah satu pejabat di Aceh Tengah berinisial AH menggugat ibu kandungnya tersebut, kiranya ada upaya mediasi," saran Nasir. 

Disampaikannya, bahwa upaya mediasi sangat mungkin untuk dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa disalahkan. 

"Dengan adanya mediasi, baik tergugat dan penggugat akan terjamin hubungan para pihak untuk selalu tetap baik," sebut Nasir. 

Baca juga: Anak Gugat Ibu Kandung Terkait Harta Warisan, Haji Uma: Itu Anak Durhaka

Baca juga: VIDEO - Gara-Gara Harta Warisan, Seorang Pejabat Setdakab Aceh Tengah Gugat Ibu Kandungnya

Baca juga: Miris! Hanya Gegara Harta Warisan, Oknum Pejabat Aceh Tengah Ini Tega Gugat Ibu Kandungnya Sendiri

Politisi PKS ini juga menyarankan agar dilibatkannya peran tetua adat dan ulama dalam menengahi permasalahan tersebut. 

"Kiranya ada andil dari ketua adat dan juga para ulama. Keterlibatan mereka sangat penting, terutama tekait masalah-masalah seperti ini," tambah Nasir. 

Pada hari pertama sidang, ulas anggota Komisi III DPR RI ini, majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi. 

“Para pihak dapat memilih mediator hakim atau non-hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dalam waktu 1 (satu) hari,” tukasnya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved