Breaking News:

Opini

Enigma Lembaga Keuangan Syariah

Salah satunya adalah mengaitkan norma dan formalisasi agama ke dalam kebijakan publik tanpa studi yang komprehensif

Editor: bakri
hand over dokumen pribadi
Teuku Kemal Fasya, Oleh Dosen FISIP Universitas Malikussaleh, Aceh 

Oleh Teuku Kemal Fasya, Oleh Dosen FISIP Universitas Malikussaleh, Aceh

Wacana politik populisme sedemikian melekat pada praktik pemerintahan saat ini. Salah satunya adalah mengaitkan norma dan formalisasi agama ke dalam kebijakan publik tanpa studi yang komprehensif.

Di antara dorongan politik populisme itu adalah hadirnya sistem perbankan islami atau Bank Syariah.  Di era Pemerintahan Jokowi gagasan ini bersambut gayung. Sebagai janji kepada umat Islam, pemerintah mengesahkan program Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan merger unit Syariah di tiga bank pemerintah (Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah).

Melalui pidato retorik, Jokowi meneguhkan bahwa ini adalah sebuah keniscayaan dalam sistem perbankan di Indonesia, terutama dalam mengembangkan ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Setkab.go.id, 1 Februari 2021).

Kebijakan nir publik

Pengesahan BSI kemudian bereaksi cepat di Aceh. Momentum itu menjadi katalisator yang merambat gesit dan menjepit urat-urat kebijakan atas nama lex specialis. Memang sejak tiga tahun lalu, Aceh telah mengesahkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu Qanun No. 11 tahun 2018.

Implementasi Qanun itu pada tahun ini menyebabkan “pendarahan” pada aspek moneter dan berdampak pada fiskal di Aceh. Sayangnya implementasi serta merta dan terkesan dipaksanakan itu tidak direspons oleh elite di Aceh.

Kebijakan ini melahirkan dampak meluas. Yang paling fenomenal adalah keluarnya bank-bank konvensional dari Aceh, kacaunya sistem perkreditan yang telah berlangsung selama ini, turunnya daya investasi karena belum jelas skema mudharabah bank Syariah, belum mampunya LKS Aceh menangani model perkreditan besar seperti properti dan infrastruktur, membeludaknya sistem alih pembukuan dan ATM ke BSI dari 1,4 juta penggunanya di Aceh, larinya modal keuangan oleh pengguna jasa keuangan perbankan konvensional ke luar Aceh, terdekat adalah Sumatera Utara, karena belum meyakini model BSI ini.

Dalam konteks pemberlakuan Qanun LKS, Aceh harusnya mampu menunjukkan dimensi publik yang bersifat universal dibandingkan mempraktikan aspek eksklusivisme yang memberatkan. Sebuah kebijakan apalagi di era otonomi daerah ini harus mampu menampakkan pengalaman kontekstual di samping keaslian karakter lokal.

Qanun ini diharapkan menjadi terobosan dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi di Aceh, baik yang bersifat perbankan dan non-perbankan. Yang dimaksud dengan nonperbankan Syariah adalah kegiatan pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, koperasi, lembaga pembiayaan, anjak piutang, lembaga keuangan mikro, dan jasa keuangan lainnya seperti disebutkan di dalam ketentuan umum ayat (10).

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved