Breaking News:

Jurnalisme warga

Mengapa Kita Butuh Hukum?

DI sebuah warung kopi di Bireuen, saat rehat kantor antara saya dengan beberapa teman terlibat diskusi kecil tentang fenomena hukum

Editor: bakri
Mengapa Kita Butuh Hukum?
FOR SERAMBINEWS.COM
M. ZUBAIR, S.H.,M.H., Aparatur Sipil Negara pada Pemkab Bireuen, melaporkan dari Bireuen

OLEH M. ZUBAIR, S.H.,M.H., Aparatur Sipil Negara pada Pemkab Bireuen, melaporkan dari Bireuen

DI sebuah warung kopi di Bireuen, saat rehat kantor antara saya dengan beberapa teman terlibat diskusi kecil tentang fenomena hukum yang terlihat saat ini. Dari diskusi itu saya terinspirasi menulis reportase ini dengan judul “Mengapa Kita Butuh Hukum?” Kenapa judul ini yang muncul, tidak lain adalah karena dalam pembicaraan para peserta diskusi bebas itu pada umumnya merasa hukum saat ini belum mampu memberi kenyamanan.

Terlepas dari pandangan tersebut, saya ingin jelaskan secara akademis mengapa kita butuh hukum. Ketika kuliah di semester 1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dosen saya menjelaskan perlunya hukum dengan mengutip pendapat seorang pujangga besar Yunani, bernama Aristoteles yang menyebutkan bahwa manusia adalah “Zoon politicon”.

Artinya, manusia itu ditakdirkan untuk hidup sebagai makhluk sosial dalam masyarakat yang luas. Manusia harus hidup bermasyarakat atau hidup bersama- sama dengan manusia lain dikarenakan manusia itu saling membutuhkan antara satu sama lainnya.

Dengan hidup sesamanya akan memperoleh segala kebutuhan guna hidup layak sebagai manusia. Dalam hidup bersama itu akan timbul berbagai kepentingan di antara sesamanya. Oleh karena adanya bermacam- macam kepentingan maka diperlukan suatu aturan hukum untuk mengatur berbagai kepentingan tersebut, sehingga timbul lembaga- lembaga yang mengaturnya seperti lembaga jual beli, pinjam-meminjam, gadaimenggadai, hibah, waris dan sebagainya.

Dengan demikian jelaslah bahwa hukum itu diperlukan dan tumbuh dalam masyarakat itu sendiri yang merupakan gejala sosial, artinya suatu gejala yang terdapat di dalam masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan untuk mengutamakan ke arah keseimbangan daripada segala macam kepentingan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga dapat dihindarkan timbulnya kekacauan di tengah masyarakat.

Dalam hidup bermasyarakat yang penting adalah di antara sesama manusia itu ada kerja sama yang positif, sehingga kerja sama ini secara pasti dapat membawa keuntungan-keuntungan yang besar bagi kehidupan yang layak sebagai manusia. Di antara satu sama yang lain tidak boleh saling mengganggu, akan tetapi saling membantu.

Dalam kerja sama secara positif ini pada pokoknya mempunyai dua aspek, yaitu wajib berkerja secara positif sesamanya dan kerja sama ini dibutuhkan oleh sesamanya. Sebab, tanpa kerja sama yang baik tidak akan tercapai kehidupan yang layak sebagai manusia. Ada sebuah adagium yang berbunyi “ubi societas ibi ius” yaitu di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Adagium yang diucapkan Cecero ini sudah merupakan pendapat yang diterima masyarakat modern. Atau dengan pendapat modern sekarang ini lebih dikenal dengan istilah “hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat pasti ada hukum”.

Pendapat ini telah menghilangkan pendapat kuno yang menyatakan bahwa hukum itu hanya terdapat dalam masyarakat yang beradab saja, sedangkan masyarakat primitif belum ada hukum. Namun, dalam kehidupan masyarakat primitive pun telah dijumpai pula peraturanperaturan atau kebiasaan adat istiadat dan lainnya yang dihormati, diindahkan serta dipertahankan berlakunya. Jadi, inilah yang merupakan bentuk-bentuk permulaan timbulnya peraturanperaturan hukum.

Dengan demikian jelaslah bahwa hukum itu sudah ada dalam masyarakat sejak zaman dahulu sampai sekarang yang selalu dijunjung tinggi oleh anggota kelompok masyarakat itu sendiri. Prof Kusumadi Pujosuwoyo mengatakan, masyarakat yang anggota-anggotanya hidup di bawah tata hukum yang sama disebut masyarakat hukum. Terhadap istilah masyarakat hukum ini sebagian sarjana menganggap lebih tepat dinamakan “persekutuan hukum”. Untuk negara Indonesia persekutuan hukum yang terkecil adalah desa dan yang terbesar adalah Negara Republik Indonesia.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved