Breaking News:

Salam

Mendagri Tegur Lagi Sejumlah Daerah 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegur sejumlah pemerintah daerah (Pemda) karena realisasi anggaran belanjanya sangat rendah

Editor: bakri
For Serambinews.com
Mendagri, Muhammad Tito Karnavian       Area lampiran   

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegur sejumlah pemerintah daerah (Pemda) karena realisasi anggaran belanjanya sangat rendah. Sebelumnya, Mendagri juga sudah menegur sejumlah pemerintah daerah karena keterlambatan menyerap anggaran untuk penanganan Covid-19. Lalu, teguran berikutnya adalah karena banyak daerah yang lamban merealisasikan vaksinasi.

Terkait dengan realisasi anggaran, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mengatakan Pemerintah memproyeksikan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2021 tumbuh 7 persen. Dan, menurut Mendagri,  “Target ini dapat terealisasi jika pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk melakukan belanja-belanja produktif dan tepat sasaran.”

Kendati begitu Tito mengingatkan bahwa untuk mencapai angka yang diperkirakan, maka harus diiringi dengan pengendalian kasus Covid-19. Empat indikator pengendalian Covid-19 seperti angka positivity rate, angka kematian, angka kesembuhan, dan keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR), harus dimonitor secara baik.

Mendagri juga terus mendorong agar pemerintah daerah mempercepat eksekusi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang menjadi bagian dari program nasional untuk mengendalikan pandemi. "Kita harapkan (vaksinasi) untuk lansia segera selesai sehingga bisa dilanjutkan (ke) sektor-sektor lainnya, terutama yang rentan untuk penularan, seperti sektor transportasi, pasar ya, kemudian juga hotel, restoran, dan lain-lain," bebernya.

Alasan lain perlunya daerah mempercepat realisasi anggaran, tambah Tito, karena berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, masih ada 20 kabupaten dan 20 kota yang presentase belanjanya terkecil. Bahkan, dari daerah-daerah itu ada yang realisasinya belum mencapai 50 persen.

"Nanti kita akan secara spesifik melihat daerah-daerah setiap minggu, mulai minggu ini akan dilakukan evaluasi terus menerus sampai dengan akhir tahun tentang belanja-belanja ini. Intinya, kita ingin mendorong agar belanja di daerah itu dapat maksimal, sesuai target, dan kemudian SiLPA-nya minim, supaya tidak disimpan untuk menjadi SiLPA tahun depan,” tegas Mendagri.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 19 November 2021, rata-rata persentase realisasi belanja APBD provinsi tahun 2021 sebesar 65,12 persen. Sedangkan rata-rata persentase realiasi belanja APBD kabupaten sebesar 61,15 persen dan kota 59,08 persen.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng mengatakan, ada tiga aspek yang menurutnya berandil pada tinggi dan rendahnya serapan anggaran di daerah-daerah. "Secara umum jika mau disebutkan ada tiga, yaitu DPRD, kepala daerah, dan birokrasi. Itu yang menjadi faktor utama."

Namun demikian, berdasarkan pengalaman kita mengamati di Aceh, rendahnya daya serap mencerminkan perencanaan program dan proyek pemerintah yang lemah dan tidak matang. Rencana pelaksanaan jadwal kerja tidak tepat dan sulit dieksekusi sehingga sering dilakukan revisi. Lihat saja hampir setiap tahun bisa dipastikan ada pembahasan APBA-P atau revisi anggaran. Celakanya, dengan danya peluang revisi anggaran menyebabkan ketidakpastian dan tertundanya proyek dan program.

Kemudian penyebab lainnya adalah sering macetnya pembahasaan RAPBA. Sebagaimana sudah sangat sering kita sorot, bahwa proses pembahasan penuh intrik politik sehingga pernah macet berbulan-bulan. Padahal, idealnya, APBA harus final pada bulan Desember tahun berjalan sehingga mulai Januari masing-masing satuan kerja atau dinas sudah siap melaksanakan program kerja masing-masing.

Oleh sebab itu, kita berharap RAPBA 2022 yang sudah dijanjikan DPRA disahkan pada 31 November 2021 hendaknya bisa terealisir. Dengan demikian, Insya Allah realisasi anggaran Aceh tahun 2022 bisa ideal sesuai perencanaan. Nah?!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved