Breaking News:

Kongres IAAI

Plt Sekjen Kemendagri Uraikan Peran Kemendagri dalam Mengelola Kesatuan dan Keragaman

Kebudayaan merupakan modal dasar pembangunan yang sangat berharga dan berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Taufik Hidayat
hand over dokumen pribadi
Plt Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) menggelar kongres tahun 2021 yang mengusung tema “Kesatuan dan Keragaman: Sumbangan Arkeologi bagi Keutuhan Bangsa dan Pemajuan Kebudayaan”.

Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menjadi keynote speaker dalam acara tersebut. 

Suhajar menguraikan peran Kemendagri dalam mengelola kesatuan dan keragaman. Tak hanya itu, Kemendagri juga berperan dalam mendukung pengelolaan pelestarian Cagar Budaya yang berkelanjutan. 

“Kita adalah negara yang berdiri disatukan karena perbedaan-perbedaan. Beda suku bangsa, beda cara berbicara, berbahasa, produk Hukum Adat yang banyak,” kata Suhajar dalam forum itu secara virtual, Rabu (24/11/2021). 

Suhajar menekankan, kebudayaan merupakan modal dasar pembangunan yang sangat berharga dan berkontribusi bagi pembangunan nasional. Karena itu, nilai-nilai pelestarian cagar budaya akan tetap dijunjung tinggi melalui pengelolaan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Salah satunya, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengedepankan demokratisasi dan kearifan lokal dalam konteks otonomi daerah. 

“Menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara kebudayaan dengan pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian kehidupan bumi dan manusia,” ujar Suhajar. 

Ia melanjutkan, kebudayaan merupakan urusan pemerintahan konkuren, yang kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam konteks ini, tugas pemerintah pusat adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut. 

Baca juga: Seorang Warga Bacok 2 Polantas yang Sedang Bertugas Pakai Parang, Tidak Terima Anaknya Ditilang

Baca juga: RUU Perampasan Asset Hasil Tindak Pidana Perlu Segera Disahkan, Agar Pelaku Kejahatan Jera

Adapun Kemendagri, sebagai kementerian yang mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan tersebut, berperan dalam memfasilitasi kebijakan pelestarian cagar budaya yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Misalnya, melalui forum rapat koordinasi terkait rencana pembangunan atau rencana kerja pemerintah daerah, serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved