Breaking News:

ASN Dilarang Cuti dan ke Luar Daerah

Aparatur sipil negara (ASN) dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah menjelang pergantian tahun. Larangan tersebut

Editor: bakri
KOMPAS.COM
Menpan RB Tjahjo Kumolo 

* Masyarakat Diajak Patuhi PPKM Menjelang Pergantian Tahun

JAKARTA - Aparatur sipil negara (ASN) dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah menjelang pergantian tahun. Larangan tersebut berlaku mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

“Ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang berpotensi meningkat akibat perjalanan orang selama nataru,” ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2021. Peraturan ini dibuat sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor  62 Tahun 2021. Namun, berdasarkan SE Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2021, pembatasan cuti dan bepergian ke luar daerah untuk ASN juga sudah diatur.

Baca juga: ASN Dilarang Cuti Saat Natal dan Tahun Baru, Muhadjir Imbau Tak Usah Pulang Kampung

Baca juga: Libur Maulid Nabi Digeser, ASN Dilarang Cuti dan Bepergian ke Luar Kota pada Tanggal Berikut

Baca juga: Covid Makin Gawat, ASN Dilarang Cuti

Disebutkan, ASN dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah di minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum maupun sesudah, yang berarti jatuh sejak 20 Desember 2021.

Dengan demikian, ASN dilarang untuk mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah mulai 20 Desember 2021.

Larangan dikecualikan bagi ASN yang cuti melahirkan dan cuti sakit maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, cuti karena alasan penting juga diperbolehkan bagi PNS.

Namun demikian, pemberian cuti harus dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Sementara itu, larangan bepergian ke luar daerah dikecualikan bagi ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di wilayah aglomerasi yang akan melakukan work from office (WFO) seperti Mebidangro, Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, maupun Maminasata.

Bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan ke luar daerah harus memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved