Breaking News:

DPRK Banda Aceh Sosialisasi Qanun Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga

Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi SPd MPd melakukan sosialisasi Qanun Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di aula Universitas

Editor: bakri
Dok DPRK Banda Aceh
Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi SPd MPd menyampaikan paparannya saat sosialisasi Qanun Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di aula Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Selasa (23/11/2021) 

BANDA ACEH - Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi SPd MPd melakukan sosialisasi Qanun Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga di aula Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh, Selasa (23/11/2021).

Kegiatan yang diikuti oleh dosen dan mahasiswa kampus tersebut menghadirkan tiga pembicara.

Selain Musriadi ada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Banda Aceh, Intan Indriani, dan Direktur Eksekutif Katahati Institute, Raihal Fajri MPd.

Baca juga: Musriadi Motivasi Lulusan FKIP Universitas Serambi Mekkah

Baca juga: Musriadi Rehab 4 Rumah Duafa

Baca juga: Anggota DPRK Banda Aceh Musriadi Rehab Empat Rumah Duafa Hasil dari Perjuangan Reses

Dalam paparannya, Musriadi menjelaskan penyelenggaraan ketahanan keluarga merupakan proses dan upaya yang harus terus menerus dijaga untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga guna mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin seluruh anggota keluarga.

Musriadi mengatakan, pemerintah Kota Banda Aceh dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan fi sik saja, tapi juga meliputi pula pada pembangunan non-fi sik.

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman didampingi anggota DPRK Musriadi meletakkan batu pertama perluasan Masjid Al-Muhyi, Gampong Pango Deah, Kecamatan Ulee Kareng, Senin (27/9/2021).
Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman didampingi anggota DPRK Musriadi meletakkan batu pertama perluasan Masjid Al-Muhyi, Gampong Pango Deah, Kecamatan Ulee Kareng, Senin (27/9/2021). (PROKOPIM SETDAKO BANDA ACEH)

“Oleh karena itu pembangunan Kota Banda Aceh harus mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia,” katanya.

Selain itu, politisi PAN ini juga menyampaikan, regulasi ketahanan keluarga merupakan amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terkahir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah.

Baca juga: Musriadi Apresiasi Pemko Raih SAKIP-RB Award 2020 dari KemenPAN-RB

Baca juga: Musriadi Harap Gampong Lahirnya Reusam Narkoba

Baca juga: Musriadi Dukung Wali Kota Soal Tutup Tempat Usaha Saat Magrib

Dalam qanun ini disebutkan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Oleh karenanya pembangunan ketahanan keluarga ini juga menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk mewujudkan unit sosial dalam masyarakat yang tangguh.

Sementara Intan Indriani mengatakan salah satu tujuan dari regulasi penyelenggaraan ketahanan keluarga ini untuk menjamin terwujudnya keluarga yang religius, sejahtera, dan berbudaya. Selain itu juga untuk mendukung visi misi pembangunan kota.

Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Musriadi memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Rancangan Qanun (Raqan) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, di lantai IV Gedung DPRK Banda Aceh, Kamis (16/9/2021).
Ketua Komisi I DPRK Banda Aceh, Musriadi memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tentang Rancangan Qanun (Raqan) tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, di lantai IV Gedung DPRK Banda Aceh, Kamis (16/9/2021). (HUMAS DPRK BANDA ACEH)

Direktur Eksekutif Katahati Institute Raihal Fajri menambahkan, setiap keluarga berhak mendapatkan aspek legalitas perkawinan dan kependudukan antara lain berupa dokumen perkawinan, akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk, akta kematian.

Raihal juga mengatakan, pemerintah kota memfasilitasi peningkatan pemenuhan ketahanan agama dengan mewajibkan pelaksanaan pengajian setelah Maghrib (beut ba’da magrib) bagi anak di setiap gampong.

Lalu juga ada dukungan pemenuhan pendidikan keagamaan yang mapan bagi setiap anggota keluarga dan dukungan pembentukan karakter masyarakat sejak dini sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

“Pemerintah juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya mendukung berbagai kegiatan keagamaan di lingkungannya,” ujarnya.(mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved