Breaking News:

Satgas Covid-19 Daerah akan Diaktifkan Lagi

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan, pemerintah akan memastikan terlaksananya Pemberlakuan Pembatasan

Editor: bakri
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Wiku Adisasmito 

Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan, pemerintah akan memastikan terlaksananya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah Indonesia menjelang pergantian tahun.

Pelaksanaan kebijakan tersebut bakal diawasi oleh Satgas Penanganan Covid-19 di daerah.

"Pemerintah menyusun sistem pengawasan kegiatan masyarakat dengan optimalisasi kembali Satgas Covid-19 di setiap wilayah administratif yaitu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa atau kelurahan, sampai ke tingkat RT/RW," kata Wiku Adisasmito dalam konferensi pers daring, Kamis (25/11/2021).

Wiku mengungkapkan, aturan penyesuaian kegiatan masyarakat di masa Nataru sudah selesai disusun. Perlu adanya tindak lanjut terhadap pengawasan peraturan tersebut agar tujuan pembuatan regulasi yakni menekan lonjakan kasus Covid-19 dapat tercapai.

Selain pengawasan melalui Satgas Penanganan Covid-19, lanjut Wiku, pelaksanaan PPKM level 3 akan dimonitor oleh Satgas Protokol Kesehatan 3M yang dibentuk oleh fasilitas publik yang beroperasi di masa Nataru.

Diharapkan, berbagai upaya pembatasan dan pengetatan disiplin protokol kesehatan itu mampu mencegah lonjakan kasus Covid-19.

Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, didampingi Kadispora Aceh, Dedy Yuswadi AP, mengikuti rapat koordinasi (rakor) evaluasi PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali bersama Menko Bidang Perekonomian, di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, kawasan
Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, didampingi Kadispora Aceh, Dedy Yuswadi AP, mengikuti rapat koordinasi (rakor) evaluasi PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali bersama Menko Bidang Perekonomian, di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, kawasan (FOTO HUMAS PEMERINTAH ACEH)

"Pada prinsipnya, sistem pengawasan yang dibentuk di semua lini kegiatan masyarakat bertujuan agar menjamin kepatuhan prokes dapat terlaksana secara menyeluruh," kata dia.

Adapun aturan tentang pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di masa Nataru dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021.

Dilansir dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (24/11/2021), instruksi menteri ini mulai berlaku pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022.

Inmendagri tersebut mengatur berbagai pembatasan kegiatan masyarakat seperti imbauan untuk tidak bepergian, tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer/tidak penting/tidak mendesak.

Baca juga: Aceh Perpanjang PPKM Level 3 dan 2

Baca juga: Pastikan Protkes Tetap Diterapkan, Personel Gabungan Gencarkan Patroli PPKM

Baca juga: Pandemi Terkendali Seiring Penerapan PPKM dan Vaksinasi, Menko Airlangga : Dunia Usaha Terus Membaik

Pemerintah juga akan melakukan pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk pekerja migran Indonesia (PMI).

Selain itu, akan dilakukan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan antara lain di tempat perbelanjaan dan tempat wisata lokal, dengan memberlakukan kebijakan sesuai PPKM level 3. (kompas.com)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved