Breaking News:

Salam

Larangan Mudik Perlu Dikuatkan di Daerah

Pemerintah melarang aparatur sipil negara (ASN) mengambil cuti dan bepergian keluar daerah selama periode Hari Raya Natal 2021

Editor: bakri
KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo 

Pemerintah melarang aparatur sipil negara (ASN) mengambil cuti dan bepergian keluar daerah selama periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 26 Tahun 2021.

Peraturan ini dibuat sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Antisipasi Ancaman Gelombang Ketiga Covid-19 Usai Libur Tahun Baru

Larangan Mendagri ini berlaku pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Namun, ternyata Menteri PANRB melalui edarannya Nomor 13 Tahun 2021, memperluas serta memperketat lagi larangan itu dengan menegaskan bahwa ASN dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah di minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum maupun sesudah.

Baca juga: Meski Kasus Menurun, Pemerintah Waspada Hadapi Event Nasional, serta Libur Natal dan Tahun Baru

Artinya, larangan pengambilan cuti dan bepergian ke luar daerah untuk ASN mulai berlaku 20 Desember 2021.

Selain itu, Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021, menegaskan bahwa larangan itu bukan hanya berlaku bagi ASN, tapi juga wajib dipatuhi oleh jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), badan usaha milik negara (BUMN), dan karyawan swasta.

Sedangkan kepada pekerja/buruh diimbau untuk menunda pengambilan cuti dalam periode tersebut.

Baca juga: Hari Libur Digeser 20 Oktober, Peringatan Maulid Nabi Tetap 19 Oktober

Mendagri juga mengingatkan, hal-hal yang belum diatur dalam Inmendagri ini diminta berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Wilayah Jawa dan Bali dan di luar wilayah Jawa dan Bali.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah pun sudah menyiapkan sejumlah sanksi untuk ASN yang membangkang ketentuan itu.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved