Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA Kembali Hadapi Krisis Keuangan

SERAMBINEWS.COM, AMMAN - Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatakan pihaknya mengalami krisis keuangan parah.

Sehingga, tidak dapat membayar gaji 28.000 karyawannya tepat waktu bulan ini.

Bahkan, memperingatkan kemungkinan pemotongan layanan vital bagi jutaan orang di tengah krisis ekonomi dan pandemi global.

UNRWA menjalankan sekolah, klinik, dan program distribusi makanan untuk jutaan pengungsi Palestina di Timur Tengah, seperti dilansir AP, Rabu (1/12/2021).

Terutama keturunan Palestina yang melarikan diri atau diusir dari tempat yang sekarang selama perang 1948.

Dilansir AP, Rabu (1/12/2021), sebanyak 5,7 juta pengungsi sebagian besar tinggal di kamp-kamp yang telah diubah menjadi pemukiman, tetapi miskin.

Baca juga: Jepang Janji Beri Hibah ke Palestina Rp 127 Miliar

Mereka berada di Tepi Barat yang diduduki Israel, Jerusalem Timur dan Jalur Gaza, serta Jordania, Suriah dan Lebanon.

Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini kepada wartawan di Jordania mengatakan dukungan AS telah dihentikan oleh pemerintahan Trump.

Kemudian, pengurangan oleh pendanaan dari sejumlah pendonor lainnya.

Agensi tersebut juga mengalami krisis manajemen pada tahun 2019.

Saat kepala sebelumnya mengundurkan diri di tengah tuduhan pelanggaran seksual, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang lainnya di agensi tersebut.

Staf melakukan mogok pada Senin (29/11/2021) setelah diberitahu gaji akan ditunda, kata Lazzarini.

“Jika layanan kesehatan UNRWA terganggu di tengah pandemi global, peluncuran vaksinasi Covid-19 akan berakhir," katanya.

"Perawatan ibu dan anak akan dihentikan, setengah juta anak perempuan dan laki-laki tidak tahu apakah mereka dapat terus belajar," tambahnya.

"Lebih dari dua juta pengungsi Palestina yang paling miskin tidak akan mendapatkan uang tunai dan bantuan makanan,” jelasnya.

“Kebutuhan kemanusiaan pengungsi Palestina terus meningkat sementara dana untuk badan tersebut mengalami stagnasi sejak 2013," ungkapnya.

Baca juga: Utusan PBB Peringatkan Risiko Perang Baru Israel-Palestina Akan Pecah Lagi

Lazzarini mengatakan agensi tersebut mengumpulkan sumbangan yang cukup pada konferensi baru-baru ini di Brussels.

Sehingga, dapat menutupi hingga 48% anggarannya pada tahun 2022 dan 2023.

Dimana, menghasilkan $60 juta dengan kekurangan $100 juta hingga akhir tahun ini untuk menjaga layanan tetap berjalan.

"Saya belum bisa mengatakan kapan gaji November akan dibayarkan," katanya.

Kritikus UNRWA, termasuk Israel, menuduhnya mengabadikan krisis pengungsi selama 73 tahun.

Israel mengatakan tuan rumah harus menanggung beban dengan menyerap mereka.

Baca juga: Arab Saudi Kecam Kunjungan Presiden Israel ke Masjid Ibrahimi di Tepi Barat

Palestina mengatakan para pengungsi dan keturunan mereka memiliki hak untuk kembali ke rumah mereka di tempat yang sekarang disebut Israel.

Sebuah posisi yang didukung oleh negara tuan rumah.

Israel menolak dengan alasan, jika hak seperti itu diterapkan, maka akan membuat negara itu berpenduduk mayoritas Palestina.(*)