Breaking News:

KUPI BEUNGOH

Sebuah 'Legacy'

“Yang jadi masalah itu, kan framing negative yang dengan sengaja ditiupkan kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok penekan, untuk tujuan politik,"

FOR SERAMBINEWS.COM
Wiratmadinata 

Oleh Wiratmadinata*)

MASIH segar dalam catatan kita, pujian yang disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin, yang mengapresiasi tata kelola birokrasi Pemerintah Aceh, karena berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) enam kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Wapres berharap, tata kelola birokrasi di Aceh terus menuju ke arah yang lebih baik, sehingga tercipta pelayanan publik yang berkualitas.

“Salah satu fokus kerja pemerintah adalah akselerasi reformasi birokrasi, “kata Ma’ruf Amin yang dalam kunjungannya memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik bersama Forkopimda Aceh dan bupati/wali kota se-Aceh di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, setibanya di Banda Aceh, pertengahan November lalu.

Pujian yang disampaikan Wapres saat kunjungan ke Aceh ini, terasa bagaikan seteguk air sejuk, di tengah miskinnya apreasiasi dari lingkungan politik pemerintahan di Aceh sendiri, terutama dari kalangan “pressure group” dan “interest group”, yang cenderung hanya melihat dari sisi yang negatif.

Bayangkan, di tengah framing destruktif yang sedang dibangun oleh lawan-lawan politik Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui berbagai isu yang tidak jelas faktanya, Wapres justru datang didampingi Menteri Dalam Negeri Prof Tito Karnavian Phd, datang membawa pujian yang tentu saja sangat bermakna bagi Pemerintah Aceh.

Dapat dipastikan apa yang disampaikan Wapres tersebut adalah sebuah pengakuan tulus serta substantif, karena sebelumnya BPK-RI, juga sudah menyampaikan apresiasi yang sama saat Pemerintah Aceh mendapatkan opini WTP-nya yang keenam.

Bahkan, jika dilihat secara politis sekalipun, pernyataan Wapres memiliki muatan yang kuat, karena saat menyampaikan hal itu, Wapres didampingi Mendagri yang tentu sangat memahami dinamika politik, pemerintahan dan keuangan di lingkungan Pemerintahan Aceh, sebagai pembina politik pemerintah daerah.

Seperti kita ketahui, Pemerintah Aceh sebelumnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020.

WTP tersebut merupakan yang keenam kalinya didapat Pemerintah Aceh secara berturut-turut sejak tahun 2015.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved