Tim 9 Hadirkan Mantan Menteri, Bahas Strategi Pembangunan Aceh

“Langkah berkolaborasi seperti ini sangatlah strategis. Pemerintah Aceh seharusnya berkoordinasi dengan Tim 9 ini untuk memajukan sektor ekonomi dan pembangunan di Aceh,” kata Azwar.

Baca juga: Marissya Icha Galang Dana Belikan Rumah untuk Gala Sky, Donasi Tembus Rp 1,4 Miliar Dalam 4 Hari

Azwar juga menyinggung tentang pembangunan ekonomi berkelanjutan di Aceh. Salah satu prasyaratnya adalah investasi harus ada. Untuk adanya investasi di Aceh, maka kepastian hukum harus terjamin.

Ia juga menyebut pentingnya ‘grand strategy’ pembangunan dalam pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Aceh, misalnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe; Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Aceh Besar, dan kawasan Perikanan Lampulo, Kota Banda Aceh.

“Desain kelembagaan sangat diperlukan dengan pendekatan terhadap dunia usaha dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan,” imbuh Azwar.

Mantan Wagub Aceh ini juga menyinggung tentang pembiayaan pembangunan. Dia rincikan begitu banyak sumber uang yang masuk ke Aceh.

Ada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Bagi Hasil Migas, Dana Tambahan Bagi Hasil Migas, di samping Pendapatan Asli Aceh (PAA).

“Namun ironisnya, uang banyak, tapi angka kemiskinan dan pengangguran pun masih tinggi. Hebatnya lagi, Silpa pun sangat tinggi,” tukas Azwar.

Terkait perencanaan, Azwar mengungkapkan bahwa perencanaan yang kini dilakukan di Aceh belum sepenuhnya berbasis kinerja dan berorientasi pada hasil.

Baca juga: Menang di 7 kategori, Aceh Juara Umum Anugerah Pesona Indonesia 2021

“Bahkan belum ada kesamaan visi antara eksekutif dan legislatif. Situasinya makin diperparah karena konsultan perencana pun belum efektif. Itulah, kalau ada interest, hilang cerdas,” kata mantan konsultan ini.

Azwar juga mengkritisi pelaksanaan atau implementasi pembangunan di provinsi ini yang menurutnya sering terlambat atau tidak tepat waktu, sehingga trickle down effect-nya kecil. “Konsultan pengawas pun belum efektif,” imbuh Azwar.

Terkait pengawasan, Azwar mengatakan BPK/BPKP belum melakukan audit secara populatif, sedangkan inspektorat daerah belum efektif atau bahkan tidak independen. “Evaluasi BPS menunjukkan angka kemiskinan di Aceh masih tinggi. Tapi ironisnya, hasil evaluasi BPS diragukan bahkan disanggah penguasa. Jadi, di Aceh BPS harus pikirkan cara ekspose yang tak mungkin untuk dibantah,” saran Azwar.

Terkait ‘clean government’, Azwar menyesalkan adanya penggemukan anggaran dalam perencanaan, pencapaiannya pun di bawah target atau kurang dari target.

“Selain itu, suasana kelompok eks konflik belum juga hilang,” kata Azwar tanpa merinci makna kalimat itu.

Di akhir paparannya, Azwar meyebutkan bahwa Aceh kini masuk ke era ekonomi syariah dan perbankan syariah. Ia sarankan agar lembaga keuangan dan perbankan syariah ini harus lebih memperhatikan usaha mikro dan kecil, di samping usaha besar.

“Dana Otsus harus pula menyentuh ekonomi masyarakat. Di dalam MoU Helsinki bahkan disebutkan, Aceh berhak menentukan suku bunga yang berbeda dengan provinsi lain. Tim 9 berpotensi mewujudkannya,” imbuh Azwar.