Breaking News:

DJPb Aceh Dorong Akselerasi Belanja Sejak Awal

Setelah penyerahan DIPA dan TKDD 2022, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Aceh, Syafriadi, mengajak seluruh satker

Editor: bakri
Foto: Humas DJPb Aceh
Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Aceh, Syafriadi, Wakil Ketua DPRA, Safaruddin dan sejumlah pejabat lainnya berfoto bersama usai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 kepada Kementerian/Lembaga serta Kabupaten/Kota, Kamis (2/12/2022) di Anjong Mon Mata, Banda Aceh. 

BANDA ACEH - Setelah penyerahan DIPA dan TKDD 2022, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Aceh, Syafriadi, mengajak seluruh satker dan pemerintah daerah untuk segera memulai proses pengadaan secara lebih dini, sehingga akselerasi belanja sudah bisa dipacu sejak awal tahun 2022. Percepatan realisasi anggaran ini diharapkan memberikan multiplier effect yang positif terhadap perekonomian Aceh.

Sebelumnya, Kamis (2/12/2021), Bertempat di Anjong Mon Mata, Gubernur Aceh didampingi Kepala Kanwil DJPb Aceh selaku wakil Kementerian Keuangan melakukan prosesi penyerahan DIPA dan Buku Alokasi TKDD Tahun 2022. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada 26 Satker dan 23 Pemda se-Aceh.

APBN sebagai instrumen fiskal sekaligus instrumen untuk melakukan counter cyclical, dapat berfungsi sebagai stimulus untuk terus mendorong  belanja negara yang efektif, inklusif, terukur dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat dan ekonomi, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagaimana sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Keuangan, belanja negara dalam APBN tahun 2022 mencapai Rp 2.714,2 triliun, di mana sebesar Rp46,39 triliun dialokasikan untuk Aceh, dalam bentuk belanja K/L sebesar Rp 13,91 triliun dan dana TKDD sebesar Rp 32,48 triliun. Alokasi belanja K/L se- Aceh tersebut tersebar pada 44 K/L dengan 769 Satker yang disalurkan oleh tujuh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kanwil DJPb Aceh dalam menjalankan amanah baru sebagai Regional Chief Economist (RCE), mengajak tidak hanya seluruh K/L dan Pemda selaku penerima Dana DIPA dan TKDD. Namun juga seluruh stakeholder yang menjadi mitra strategis untuk bersinergi dalam upaya pelaksanaan APBN dalam meningkatkan perekonomian Aceh.

Katanya, Dalam sinergi, informasi menjadi hal yang sangat vital. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan yang semakin dinamis, Kanwil Ditjen Perbendaharaan telah menyusun laporan manajerial berupa Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK), Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics/GFS), dan Kajian Fiskal Regional (KFR). Informasi yang terkandung dalam laporan tersebut dapat membantu manajemen pemerintahan dalam pengambilan keputusan dan pengendalian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan.

 “Kami juga berharap dapat  terus meningkatkan sinergi lintas sektoral dan menjalin koordinasi serta komunikasi yang lebih intensif guna mencapai tema kebijakan fiskal tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural,” ungkap Syafriadi.(mun)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved