Breaking News:

Opini

Kado Akhir Tahun Mahkamah Konstitusi

Dunia hukum dan politik Indonesia dihadiahi sebuah “kado” akhir tahun oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Editor: bakri
Kado Akhir Tahun Mahkamah Konstitusi
For Serambinews.com
Saifuddin Bantasyam, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh

Oleh Saifuddin Bantasyam, Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh

Dunia hukum dan politik Indonesia dihadiahi sebuah “kado” akhir tahun oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

MK yang menyatakan pembentukan UU No. 11/2020 (UU Cipta Kerja) cacat formil dan bertentangan dengan UUD 1945.

UUCK juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan MK diucapkan.

Putusan itu memang bersyarat (UUCK tetap berlaku)

Tetapi jika perbaikan tidak dilakukan dalam masa dua tahun maka UUCK menjadi tidak berlaku secara permanen (inkonstitusional permanen).

Menurut MK, pembentukan UUCK tidak sesuai dengan aturan pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk tidak sesuai dengan asas perumusan dan tujuan serta asas keterbukaan.

MK kemudian memerintahkan eksekutif dan legislatif untuk memperbaiki tata cara pembentukan UUCK paling lama dua tahun.

Dalam kurun waktu itu, segala tindakan atau kebijakan strategis harus ditangguhkan.

Pemerintah juga dilarang menerbitkan peraturan pelaksana baru berkaitan dengan UU tersebut.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved