Breaking News:

Salam

Awas, Ada Warning Soal Dana Bansos

Dalam pertemuan konsultasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), pejabat Kemendagri mengingatkan supaya Aceh

Editor: bakri
ISTIMEWA
Pimpinan Badan Anggaran (Banggar), Safaruddin didampingi Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Dr Bahri dan Sekda Aceh Taqwallah (kanan) menyampaikan paparannya saat melakukan rapat konsultasi dengan pihak Kemendagri di Jakarta, Selasa (7/12/2021) sore. 

Dalam pertemuan konsultasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), pejabat Kemendagri mengingatkan supaya Aceh berhati-hati dalam mengelola dana hibah dan bansos guna menghindari terjadinya kasus pidana di kemudian hari.

“Setiap dana hibah dan bansos yang tidak berdasarkan RKPA atau setiap kegiatan baik pokir maupun usulan eksekutif yang tidak ada dalam RKPA harus dihindari.

” Peringatan semacam itu sudah beberapa kali disampaikan Pemerintah Pusat melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Kemendagri).

Bukan hanya itu, yang juga sering diingatkan adalah agar Pemerintah Aceh mengurangi dana hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).

Sedangkan peringatan-peringatan normatif yang juga berkali-kali disampaikan adalah Pemerintah Aceh supaya lebih bijak dalam mengatur atau mengelola keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang ideal adalah mengutamakan belanja yang berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat.

Pesan itu tentu saja sesuai dengan amanah Undang-undang tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD), yakni alokasi keuangan sebesar 30 persen diperuntukkan untuk pengembangan infrastruktur, 12 persen untuk kesehatan, dan 20 persen untuk pendidikan.

Dengan porsi seperti, maka pembangunan infrakstruktur harus sangat selektif, meskipun belanja infrastruktur memang ini penting untuk menyerap tenaga kerja nantinya.

Hampir semua daerah termasuk pusat, di tengah pandemi ini, mengalokasikan dana hibah dan bansos dalam porsi yang lumayan besar.

Di sisi lain, kita juga mencatat begitu banyak pejabat negara dan daerah (menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat-pejabat lainnya) yang ditangkap penegak hukum sebagai tersangka korupsi dana hibah dan bansos.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved