Akademisi: Pj Gubernur Sebaiknya yang Paham Aceh

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pelaksanaan Pilkada Aceh pada 2024 secara serentak dengan provinsi lain di Indonesia, menyebabkan kekosongan jabatan kepala daerah di Aceh, mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Mengisi jabatan tersebut, Pemerintah Pusat nantinya akan menunjukkan Penjabat atau Pj Gubernur yang akan menakhodai roda pemerintahan kurang lebih hingga 2,5 tahun hingga penetapan gubernur/wakil gubernur terpilih.

Isu tentang siapa Pj Gubernur yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi saat ini mulai dibicarakan sejumlah kalangan di Aceh, mengingat jabatan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah pada pertengahan 2022 mendatang. Sejumlah pejabat atau nama mulai masuk dalam bursa calon Pj Gubenrur Aceh, seperti Dirjen di Kemendagri hingga Sekjen DPR RI.

Dua akademisi Aceh, Dr Amri, M.Si (Pengamat Ekonomi dan Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK) serta Dr Fajran Zain (Akademisi dan Psikologi Politik UIN Ar-Raniry) berharap, Pj Gubernur Aceh yang akan ditunjuk mestinya adalah orang yang benar-benar memahami Aceh.

Hal itu disampaikan saat keduanya menjadi narasumber Podcast Refleksi Akhir Tahun Menguak Perencanaan dan SILPA Aceh. Podcast tersebut digelar oleh Hurriah Foundation bekerja sama dengan Harian Serambi Indonesia, Jumat (10/12/2021). "Tentu yang harus memahami tentang Aceh.

Kalau tidak, ini akan susah. Penunjukan Pj Gubernur ini kan wewenang Presiden ya, ya kita berharap orang yang ditunjuk haruslah mengerti tentang Aceh," kata Dr. Amri.

Syukur-syukur katanya, jika Pj yang akan ditunjuk nanti adalah putra Aceh yang berakarier di Pemerintah Pusat. Jika pun tidak, kata Amri, tidak jadi masalah. "Asalkan mengerti Aceh, yang benar-benar memahami seluk beluk Aceh," katanya.

Baca juga: Omicron Ditemukan di Air limbah California, Sebagai Bukti Penyebaran Semakin Meluas

Baca juga: Update Korban Erupsi Gunung Semeru: 45 Orang Meninggal Dunia, 9 Warga Belum Ditemukan

Amri mengatakan, Aceh memiliki 23 kabupaten/kota, 285 kecamatan, 6.495 desa, dengan total penduduk mencapai 5,3 juta lebih. Selama 2,5 tahun kata Amri, Pj Gubernur akan memimpin Aceh, tentunya dibutuhkan sosok yang benar-benar mengerti keacehan, mulai dari persoalan ekonomi, politik, budaya, termasuk kekhususan, dan keistimewaan Aceh.

"Terkait ekonomi rakyat juga sangat perlu menjadi pertimbangan. Umumnya, penduduk Aceh rata-rata petani, nelayan, kemudian perkebunan. Dalam masa jabatan Pj itu tentu harus ada perencanaan pembangunan yang menyentuh ke sana, menyentuh hajat hidup orang banyak," katanya.

Senada dengan Dr Amri, Dr Fajran Zain juga mengatakan, Pj Gubenrur Aceh harus orang yang memahami Aceh. Fajran mengatakan, banyak putra Aceh kini berkarier di Jakarta. "Kita punya putra Aceh yang mampu dan eselonnya tinggi. Di Jakarta mulai beredar nama, dirjen,  sekjen DPR RI. Satu orang lagi dirjen di kemenrtian lain, itu semua putra Aceh," ujarnya.

Menurutnya, Pj Gubernur harus orang yang memiliki sense keacehan. Paling tidak punya sense untuk membangun Aceh karena jadwalnya tidak singkat, dua tahun. "Kalau itu dipegang oleh bukan orang Aceh bisa jadi landskap politik Aceh bisa berubah. Dan kita berharap, Pj yang ditunjuk kalau bisa dari sipil," katanya. (*)