Breaking News:

Salam

Presidential Threshold Banyak Mudaratnya?

Hingga saat ini, KPK sudah menjerat 33 pimpinan kementerian atau lembaga, 22 gubernur, 141 bupati/wali kota

Editor: bakri
FOR SERAMBINEWS.COM
Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi dan Ketua KPK, Firli Bahuri mengadakan pertemuan tertutup di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/12/2021). 

Hingga saat ini, KPK sudah menjerat 33 pimpinan kementerian atau lembaga, 22 gubernur, 141 bupati/wali kota, 309 anggota legislatif, dan 345 pihak swasta.

Selain adanya indikator memperkaya diri, upaya balik modal dan balas budi kepada donatur oleh para kepala daerah dan legislatif setelah terpilih, membuat KPK merasa penting bersikap sehingga pemberantasan korupsi bisa diselesaikan dari hulu ke hilir.

Kenapa bisa sebanyak itu pemimpin kementerian, gubernur, bupati, dan wali kota yang tertangkap KPK? Jawabnya: Ini terjadi karena politik transaksional dengan mahar.

Politik transaksional akan menciptakan kultur kepemimpinan yang koruptif karena saat mereka naik menjadi pemimpin sudah mengeluarkan modal sangat besar.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjelaskan alasan lembaga antikorupsi menaruh perhatian pada Presidential Threshold.

Dikatakan, harapan agar Presidential Threshold 0% bukanlah berarti KPK masuk ke ranah politik.

Presidential Threshold 0% diharapkan dapat menghilangkan biaya politik menjadi lebih murah.

Dengan demikian, pejabat terpilih tidak berpikir untuk korupsi agar balik modal dan membalas budi kepada donatur mereka.

"Saya berpendapat bahwa jika Presidential Treshold (PT) 0% bisa membuat mahar politik parpol hilang dan biaya kampanye murah

Sehingga pejabat terpilih lebih leluasa bekerja baik, ketimbang mikir korupsi untuk balik modal dan balas budi donatur, kenapa tidak PT ini 0%," kata Firli dua hari lalu di Jakarta.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved