Breaking News:

Sangat Ketat, “Peduli Lindungi” di Luar Aceh

Saat ini, instansi-instansi pemerintah dan tempat-tempat pelayanan publik di Aceh sudah menerapkan aplikasi PeduliLingdungi

Editor: bakri
Dok Humas
Kasat Lantas Polres Aceh Tamiang Iptu Junfi mencoba scan QR code PeduliLindungi yang telah terpasang di kantornya, Kamis (18/11/2021). Dok Humas 

Saat ini, instansi-instansi pemerintah dan tempat-tempat pelayanan publik di Aceh sudah menerapkan aplikasi PeduliLingdungi bagi setiap pegawai maupun pengunjung.

Instansi-instansi swasta serta pengelola fasilitas umum, seperti pusat perbelanjaan, hotel, dan semacamnya sudah diminta memberlakukan itu bagi pekerja dan maupun masyarakat pengunjung.

"Alhamdulillah semua instansi di bawah Pemerintahan Aceh sudah menerapkan aplikasi PeduliLindungi.

Dengan demikian bisa dipastikan bahwa seluruh masyarakat yang menggunakan layanan di kantor pemerintahan telah divaksin Covid-19," kata seorang pejabat Pemerintah Aceh.

Bagi masyarakat awam yang belum tahu, aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).

Kadis Kominfosan Aceh Tamiang, Bastian menunjuk scan QR code PeduliLindungi yang terpasamg di kantornya, Selasa.(16/11/2021)
Kadis Kominfosan Aceh Tamiang, Bastian menunjuk scan QR code PeduliLindungi yang terpasamg di kantornya, Selasa.(16/11/2021) (Serambinews.com)

Masyarakat yang bisa terkoneksi dengan aplikasi ini adalah yang sudah menerima vaksin, termasuk yang baru dosis pertama sudah bisa masuk ke aplikasi tersebut.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dua hari lalu mengatakan, pemerintah berencana memberlakukan sanksi pidana untuk pihak yang seharusnya menggunakan aplikasi PeduliLindungi, namun tidak menerapkannya.

Tito sudah mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah untuk menerbitkan produk ketentuan yang akan mengikat masyarakat.

Mendagri, Muhammad Tito Karnavian, didampingi Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Ahmad Haydar SH MM, dan pejabat lainnya berdialog dengan peserta vaksinasi Covid-19 di Gedung Banda Aceh Convention Hall, Selasa (14/12/2021).
Mendagri, Muhammad Tito Karnavian, didampingi Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah MT, Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Ahmad Haydar SH MM, dan pejabat lainnya berdialog dengan peserta vaksinasi Covid-19 di Gedung Banda Aceh Convention Hall, Selasa (14/12/2021). (SERAMBI/HENDRI)

Menurutnya, dalam sistem aturan perundangan Indonesia, daerah bisa membuat dua jenis aturan, yakni peraturan daerah (qanun) dan peraturan kepala daerah (perkada).

“Posisi perda (dia Aceh menggunakan istilah qanun) disebutnya lebih kuat, karena bisa memberikan sanksi pidana, denda, maupun administrasi.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved