Breaking News:

Hanya 200 Ribu Penduduk, Bagaimana Tetangga Baru Indonesia Ini Melakukan Referendum Kemerdekaan?

Salah satu peristiwa terpenting di kawasan Kepulauan Pasifik pada tahun 2019 adalah referendum kemerdekaan Bougainville.

Penulis: Agus Ramadhan | Editor: Amirullah
Downtoearth
Calon negara baru, Bougainville yang berada di kawasan Asia Pasifik. 

Dari 206.000 pemilih terdaftar, hampir 98 persen memilih untuk merdeka, yang artinya selengkah lagi Bougainville akan menjadi negara tetangga Indonesia.

Meskipun referendum digelar dengan suasana kebahagian, ada insiden yang mengungkapkan kurangnya pengetahuan tentang referendum untuk beberapa penduduk Bougainville

Misalnya, di daerah pedalaman Distrik Wakunai (Bugainville Tengah), penduduk desa Atasiapa perbatasan antara Wakunai dan Torokina tidak memilih karena tidak tahu apa itu referendum atau tujuannya dalam hidup mereka.

Mengapa Terjadi Referendum?

Bougainville telah mengalami perang separatis sembilan tahun yang dimulai pada tahun 1988, didorong oleh keluhan ekonomi.

Ya, Bougainville adalah pulau yang kaya akan tembaga dan mungkin emas.

Penambangan tembaga telah menjadi subyek ketegangan sosial yang cukup besar selama lima puluh tahun terakhir. 

Penduduk setempat melakukan dua kali upaya pemisahan diri sebagai protes atas eksploitasi pertambangan.

Baca juga: Didukung Australia hingga China, Kemerdekaan Bougainville Justru Ditentang Indonesia

Pada tahun 1964, bisnis Australia memulai upaya pertama untuk mengeksplorasi sumber daya pulau tersebut.

Perusahaan milik Australia mulai mengebor di daerah Panguna.

Gerakan kemerdekaan pertama muncul pada akhir 1960-an, penduduk asli setempat mulai menyuarakan keluhan mereka terhadap pemerintah kolonial Australia atas penanganan tambang Panguna.

Mereka juga memprotes pembagian pendapatan yang tidak memadai yang dihasilkan dari penambangan di tanah mereka. 

Menteri Luar Negeri Australia Charles Barnes saat itu dituduh memberi tahu orang-orang Bougainville bahwa mereka "tidak akan mendapatkan apa-apa". 

Masyarakat setempat menggugat ganti rugi dan kasus ini dibawa ke Pengadilan Tinggi Australia. 

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved