Breaking News:

730 Keuchik di Pidie Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi

Sebanyak 730 keuchik di Kabupaten Pidie, mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Republik Indonesia

Editor: hasyim
Serambi Indonesia
Sebanyak 730 kepala desa atau Keuchik yang tersebar di 23 kecamatan dalam Kabupaten Pidie melayangkan surat terbuka kepada Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi. Surat terbuka dari 730 Keuchik itu dilayangkan melalui lembaga Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pidie. 

SIGLI - Sebanyak 730 keuchik di Kabupaten Pidie, mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo ( Jokowi), menyoal tentang penetapan persentase alokasi dana pada Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Ketahanan Pangan dan Hewani, serta Program Penanganan Covid-19.

Untuk diketahui, total jumlah desa di Kabupaten Pidie sebanyak 730 gampong, yang tersebar di 23 kecamatan. Ini berarti, surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Jokowi itu ditandatangani oleh seluruh keuchik di kabupaten tersebut. Surat terbuka itu dilayangkan melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pidie.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI Pidie, Nazaruddin, kepada Serambi, Minggu (26/12/2021), mengatakan, ada tiga poin utama yang ingin mereka sampaikan kepada Presiden Jokowi.

“Ada tiga poin utama yang patut kami sampaikan kepada orang nomor satu di Indonesia ini, Ir H Joko Widodo atau Jokowi,” katanya didampingi Sekretaris Agussani, Bendahara Syukri, serta salah satu Keuchik Gampong Lampeudeu Tunong, Kecamatan Pidie, Abubakar.

Poin pertama dia sebutkan, yaitu berkaitan dengan Program Perlindungan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan ketetapan anggaran 40 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG).

Poin berikutnya terkait Program Ketahanan Pangan dan Hewani dengan penetapan 20 persen, dan dukungan pendanaan dalam Program Penanganan Covid-19 dengan penetapan anggaran 8 persen dari APBG.

Menurut Nazaruddin, penetapan persentase anggaran dalam APBG untuk ketiga poin tersebut pada dasarnya telah mencederai asas semangat peraturan terhadap hak asal usul dan penetapan kewenangan berskala lokal. “Selain itu juga telah mencederai kepentingan hajatan masyarakat desa, terutama asas musyawarah dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik,” imbuhnya.

Hal ini sambung dia, sesuai dengan pasal 3 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Maka penentuan persentase sebagaimana pada pasal 5 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, telah menghilangkan kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri melalui proses musyawarah desa.

Karena itu pihaknya meminta Presiden agar dapat menghapuskan atau melakukan perubahan terhadap ketentuan persentase alokasi dana APBG pada ketiga program tersebut.

“Kami memohon kepada Presiden RI, Joko Widodo, untuk dapat menghapuskan serta melakukan perubahan pada penentuan persentase alokasi dana yang telah ditetapkan itu 40 persen, 20 persen dan 8 persen. Hal ini demi keterpihakan dalam menjalankan roda pemerintahan dalam meladeni kepentingan publik," pintanya.(c43)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved