Breaking News:

Kejati Aceh

Kejati Aceh Gelar Rakerda Bersama Kejari Se-Aceh

Acara yang diikuti 23 Kejaksaan Negeri (Kejari) dan 2 Cabang Kejaksaan Negeri berlangsung secara langsung dan virtual di Aula Kejati...

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Eddy Fitriadi
FOTO IST
Kajati Aceh Muhammad Yusuf membuka rakerda tahun 2021 yang berlangsung di aula Kejati setempat, Selasa (28/12/2021). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menggelar rapat kerja daerah (Rakerda) selama dua hari yang dimulai Selasa 28 Desember 2021 sampai Rabu 29 Desember 2021.

Acara yang diikuti 23 Kejaksaan Negeri (Kejari) dan 2 Cabang Kejaksaan Negeri berlangsung secara langsung dan virtual di Aula Kejati setempat.

Dalam arahannya, Kajati Aceh, Muhammad Yusuf meminta kepada seluruh satuan kerja agar mengikuti rakerda tahun 2021 dengan sungguh-sungguh dan melakukan evaluasi terhadap kinerja dan pencapaian kinerja selama satu tahun.

Pelaksanaan rakerda tahun ini, katanya, berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana hasil raker Kejaksaan RI tidak lagi disampaikan. 

"Rakerda tahun ini meliputi evaluasi capaian kinerja tahun berjalan dan penyusunan proyeksi kebutuhan riil tiap satker dan laporan tahunan," katanya.

Rakerda ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Jaksa Agung RI No 4 Tahun 2021 Tanggal 9 Desember 2021 serta dalam rangka pemantapan pelaksanaan metode baru raker Kejaksaan RI.

Agenda ini juga disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Untuk itu, sambung Kajati, masing-masing Satker mulai dari Asisten, Kajari dan Kacabjari diminta untuk menyampaikan paparan tentang capaian kinerja dan fungsi masing-masing bidang tahun 2021, indikasi atau proyeksi kebutuhan riil masing-masing Satker tahun 2023, pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing Satker.

"Selain itu tiap Satker menyampaikan pelaksanaan tugas di luar tugas dan fungsi atau yang berasal dari direktif Presiden, Menteri Koordinator, Menteri terkait seperti peran Kejaksaan dalam Penanganan Covid-19," sebutnya.

Kemudian juga peran Kejaksaan dalam pemberantasan mafia tanah dan mafia pelabuhan, peran Kejaksaan dalam rencana aksi Nasional pencegahan korupsi.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved