Breaking News:

Opini

Koordinasi Lembaga Syariat di Aceh Lemah?

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Syariat Islam di Aceh lahir beberapa lembaga keistimewan dan kekhususan khas Aceh

Editor: bakri
Koordinasi Lembaga Syariat di Aceh Lemah?
IST
Dr. Yuni Roslaili, MA, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Oleh Dr. Yuni Roslaili, MA, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Syariat Islam di Aceh lahir beberapa lembaga keistimewan dan kekhususan khas Aceh yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Dinas Syariat Islam (DSI), Wilayatul Hisbah (WH), Mahkamah Syar’iyah (MS), Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Majelis Adat Aceh (MAA), Badan Dayah, Wali Nanggroe dan Baitul Mal.

Hingga hari ini tidak kurang dari sembilan lembaga telah dilahirkan di Aceh dalam rangka mengisi keistimewaan dan kekhususan itu.

Pertanyaannya adalah adakah koordinasi yang istimewa yang dibangun dalam wujud sinergitas antarlembaga untuk mengisi keistimewa dan kekhususan Aceh? Ada hal menarik yang perlu juga dicermati sebelum membahas koordinasi antarlembaga syariah tersebut, yaitu tentang posisi segmentasi lembaga-lembaga syariah yang berbeda-beda.

Di dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sususan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nanggroe Aceh Darussalam membagi kategorisasi dan posisi lembaga-lembaga di Aceh dalam ranah yang berbeda beda, yaitu Dinas, Lembaga Teknis dan Lembaga Daerah (Pasal 2).

Terkait dengan dinas, ada tujuh belas dinas yaitu Dinas Syariat Islam, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial; Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh, Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pengairan, Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Perindustrian, Pedagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, dan Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan.

Lembaga Teknis Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Badan, Kantor, Rumah Sakit, Inspektorat Aceh, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Adapun Lembaga Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Majelis Adat Aceh,Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah, dan Badan Baital Maal.

Dari sini terlihat bahwa lembaga-lembaga syariat itu tidak berada dalam satu kategorisasi.

Dinas Syariat Islam dimasukkan dalam lingkup Dinas bersama dinas-dinas yang lain yang punya garis koordinasi dengan Pusat seperti Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Dinas Kesehatan, dan lain-lain.

Baca juga: Satpol PP WH Banda Aceh Komit Tegakkan Syariat Islam dengan Persuasif dan Humanis

Baca juga: Islam dan Kewajiban Berpolitik - Syariat Islam Tegak Melalui Kekuasaan Politik atau Penguasa

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved