Pj Gubernur Aceh
Jabatan Nova Iriansyah Berakhir 5 Juli 2022, Ini Sosok Pj Gubernur yang Diinginkan DPRA
Safaruddin mengungkapkan bahwa kondisi Aceh saat ini tidak sedang baik-baik saja. Berbagai persoalan masih menjadi pekerjaan rumah (PR).
Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Ansari Hasyim
lihat foto
Laporan Masrizal | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berharap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menunjuk sosok Pj Gubernur Aceh yang paham kondisi kekinian Serambi Mekkah.
"Soal penetapan Pj Gubernur itu ranahnya Mendagri. Kita berharap sosok yang paham tentang Aceh," kata Wakil Ketua DPRA, Safaruddin SSos MSP, Selasa (18/1/2022).
Hal itu diungkapkannya menyusul masa jabatan Gubernur Aceh Nova Iriansyah berakhir 5 Juli 2022.
• Afghanistan Barat Diguncang Gempa Berkekuatan 5,3 SR, 26 Orang Tewas
Selanjutnya, kepemimpinan Aceh dilanjutkan Penjabat (Pj) Gubernur hingga Pilkada 2024.
Safaruddin mengungkapkan bahwa kondisi Aceh saat ini ti
• Profil 4 Calon Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru: Ada Ahok hingga Dekan UI
dak sedang baik-baik saja. Berbagai persoalan masih menjadi pekerjaan rumah (PR).
Di antaranya pengentasan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan. Ditambah lagi pandemi Covid-19 belum usai.
Pria yang saat ini menjabat Sekretaris Partai Gerindra Aceh juga berharap Pj Gubernur ke depan sosok yang bisa bersinergi dengan DPRA dalam menyelesaikan berbagai persoalan Aceh.
Yang lebih penting lagi, kata Safaruddin, Pj Gubernur adalah orang mendapat mandat khusus dari Presiden untuk menyelesaikan berbagai masalah di Aceh, termasuk soal kekhususan.
"Ini penting bagi Aceh. Kita berharap Pj Gubernur adalah sosok yang bisa membangun Aceh dan bisa bergandengan tangan dengan DPRA," ungkap Safaruddin.
• Pasien Pulo Aceh Naik Ambulans Laut Bayar Rp 500 Ribu, Pengakuan Keluarga Zainuddin
Sebab membangun Aceh, sambung Safaruddin, tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh Pemerintah Aceh, tapi harus bersama-sama dengan DPRA.
"Di masa transisi nanti kita tidak ingin terjadi konflik kepentingan antara DPRA dan Pemerintah Aceh, seperti selama ini. Aceh hanya butuh perubahan dan kesejahteraan," demikian Safaruddin.(*)
