Parlemen Prancis Kecam China, Genosida Terhadap Muslim Uighur Terus Berlanjut

SERAMBINEWS.COM, PARIS - Parlemen Prancis, Kamis (20/1/2022) mengecam "genosida" atau pembersihan etnis oleh China terhadap penduduk Muslim UIghur.

Kecaman itu tampaknya akan memperlemah hubungan Paris dan Beijing, hanya dua minggu sebelum Olimpiade Musim Dingin dimulai.

Resolusi yang tidak mengikat, diadopsi dengan 169 suara mendukung dan hanya satu menentang.

Dilansir AFP, resolusi diusulkan oleh oposisi Sosialis di majelis rendah parlemen.

Tetapi juga didukung oleh Partai Republic on the Move (LREM) pimpinan Presiden Emmanuel Macron.

Bunyinya, Majelis Nasional secara resmi mengakui kekerasan yang dilakukan oleh Republik Rakyat China terhadap Uighur sebagai kejahatan kemanusiaan dan genosida.

Parlemen juga menyerukan kepada pemerintah Prancis untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi minoritas Uighur di Provinsi Xinjiang

Baca juga: China Perketat Cengkeraman Muslim Uighur, Ketua Partai Xinjiang Diganti Lebih Kejam Lagi

"China adalah kekuatan besar dan Kami mencintai orang-orang China," kata ketua partai Sosialis Olivier Faure.

"Tetapi kami menolak tunduk pada propaganda dari rezim yang mengandalkan kepengecutan dan ketamakan untuk melakukan genosida di depan mata," tambahnya.

Dia menceritakan kesaksian kepada parlemen dari para penyintas Uighur yang menceritakan kondisi di dalam kamp-kamp interniran.

Di mana pria dan wanita tidak dapat berbaring di sel, menjadi sasaran pemerkosaan dan penyiksaan, serta transplantasi organ paksa.

Resolusi tersebut mengikuti langkah serupa di Inggris pada April 2021 yang menyebabkan kecaman dari China.

Parlemen Belanda dan Kanada sama-sama menyebut perlakuan China terhadap Uighur sebagai genosida pada Februari 2021.

Sedangkan pemerintah AS juga menyebutnya genosida di bawah mantan presiden Donald Trump.

Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Kanada telah mengumumkan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing, yang dimulai pada 4 Februari 2022.

China menyangkal genosida atau keberadaan kamp kerja paksa di Xinjiang.

Sebaliknya, China menuduh warga Uighur bersaksi di luar negeri tentang kondisi di dalam wilayah barat laut itu sebagai pembohong.

Resolusi parlemen Prancis muncul saat Uni Eropa mempertimbangkan menanggapi blokade China terhadap ekspor Lituania.

Serta penghancuran kebebasan demokratis oleh Beijing di Hong Kong.

Baca juga: Museum Holokus Yahudi di AS Kumpulkan Bukti Penindasan China Terhadap Muslim Uighur

Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang berusaha menghindari terseret ke dalam konfrontatif dengan China ditanya tentang Uighur.

"Anda benar untuk mengingatkan kami tentang pembantaian, deportasi besar-besaran, dan kerja paksa," katanya.

"Prancis mengangkat ini dengan cara yang sangat jelas dalam semua pembicaraan bilateral kami dengan Beijing," tambahnya.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan telah menemukan bukti penahanan massal, kerja paksa, indoktrinasi politik, penyiksaan dan sterilisasi paksa di Xinjiang.

Setelah awalnya menyangkal keberadaan kamp Xinjiang, China kemudian membela sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk mengurangi daya tarik ekstremisme Islam.

Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi pada daftar politisi dan perusahaan China yang terus bertambah atas perlakuan terhadap Uighur.

Tetapi, mengarah ke tindakan balas dendam dari Beijing.

Baca juga: China Serang Pernyataan 43 Negara, Buat Tuduhan Tak Berdasar dan Kebohongan Atas Muslim Uighur

China juga telah memberikan sanksi kepada anggota parlemen Eropa, Inggris dan AS.

Termasuk akademisi yang mempelajari Xinjiang dan sebuah firma hukum London.

Hanya Satu-satunya anggota parlemen Prancis yang memberikan suara menentang resolusi.

Dia Buon Tan dari LREM Macron, ketua "kelompok persahabatan" Prancis-Cina.(*)