Breaking News:

Mengenal Apa Itu Outsourching, Tenaga Pengganti Honorer Pada 2023 Serta Aturan Hukumnya di Indonesia

enaga outsourcing adalah tenaga kerja yang bekerja di satu perusahaan atau institusi, tetapi secara hukum, mereka ada di bawah perusahaan lain.

Penulis: Yeni Hardika | Editor: Muhammad Hadi
Freepik.com/Wirestock
Ilustrasi petugas cleaning service - Pemerintah pada tahun 2023 akan menghapus atau meniadakan tenaga honorer di badan pemerintahan 

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah pada tahun 2023 akan menghapus atau meniadakan tenaga honorer di badan pemerintahan.

Sebagai gantinya, akan direkrut tenaga outsourching sebagai alih daya untuk melakukan tugas-tugas penunjang.

Adapun tenaga outsourcing yang akan dipakai adalah tenaga pelaksana pekerjaan mendasar, seperti tenaga kebersihan (cleaning service) dan tenaga keamanan (sekuriti).

Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dalam keterangan resminya pada 19 Januari 2022 lalu.

"Instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP," kata Tjahjo.

Lantas apa yang dimaksud dengan tenaga outsouching?

Bagaimana pula aturan kerjanya dan hukumnya di Indonesia?

Baca juga: Kabar Gembira Honorer yang Diberhentikan pada 2023 Akan Diangkat Jadi CPNS, Penuhi Syarat Ini

Baca juga: Rekrutmen CPNS Tidak Dibuka Tahun Ini, yang Ada Hanya Penerimaan PPPK, Ini Keuntungan dan Gajinya

yang dimaksud tenaga outsouching

Dilansir dari Kompas.com, secara sederhana, tenaga outsourcing adalah tenaga kerja yang bekerja di satu perusahaan atau institusi, tetapi secara hukum, mereka ada di bawah perusahaan lain.

Di Indonesia, keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pada Bab IX Pasal 64-66.

Dalam Pasal 64 disebutkan, tenaga outsource boleh digunakan untuk melaksanakan sebagian pekerjaan di sebuah perusahaan.

Hal itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dibuat secara tertulis antara perusahaan pengguna dan perusahaan penyedia tenaga outsource.

Perusahaan penyedia tenaga outsource ini harus berbentuk badan hukum dan memiliki izin dari badan ketenagakerjaan.

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Tak Buka Seleksi CPNS Tapi Lakukan Rekrutmen PPPK Pada 2022

Baca juga: NIP untuk 200 CPNS dan 71 PPPK Nagan Raya Diusul ke BKN

Tugas tenaga outsourcing

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved