Breaking News:

Pemilu

Pemerintah Sepakat Pemilu Serentak 14 Februari 2024

Mendagri mengatakan, pemerintah berharap, penetapan jadwal pemilu diambil berdasarkan prinsip efisiensi di tengah situasi pemulihan ekonomi dan kondis

Penulis: Fikar W Eda | Editor: Ansari Hasyim
Dok Kemendagri
Mendagri Muhammad Tito Karnavian 

Laporan Fikar W Eda I Jakarta

SERAMBINEWS COM, JAKARTA - Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah sependapat rencana pelaksanaan pemungutan suara pemilu untuk Pemilihan Presiden (Pilpres), DPR, DPRD, dan DPD pada 14 Februari 2024. “Kami kira dari pemerintah sependapat tanggal 14 Februari,” katanya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin(24/1/2022).

Rapat dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia.

Mendagri mengatakan, pemerintah berharap, penetapan jadwal pemilu diambil berdasarkan prinsip efisiensi di tengah situasi pemulihan ekonomi dan kondisi keuangan negara, baik di level pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya efisiensi tersebut, akan berakibat pada anggaran dan tahapan kampanye.

Gabung Borneo FC Samarinda, Ini Target Eks Pelatih Sepakbola PON Aceh Fakhri Husaini

“Ini juga dapat dimanfaatkan waktu yang mungkin kita anggap itu bisa untuk dipendekkan, seperti tahapan kampanye, kemudian juga memberikan waktu yang cukup juga kepada penyelenggara untuk melakukan proses yang lain,” ujar Mendagri.

Berkaca dari suskesnya pengalaman Pilkada Serentak 2020, Mendagri mengimbau untuk mengambil pelajaran positif yang bisa diterapkan pada Pemilu dan Pilkada tahun 2024. Sebaliknya, pengalaman yang kurang bagus seperti panjangnya masa kampanye yang berakibat pada keterbelahan masyarakat perlu dikelola.

Arahkan Personel Babinsa, Dandim Ingatkan Motivasi Panglima

“Kita ketahui memang election adalah puncak hallmark of democracy. Puncak terpenting dari demokrasi dimana satu-satunya momentum setiap warga negara menggunakan hak demokrasi mereka. Maka satu keniscayaan, yang harus kita kelola adalah bagaimana perbedaan tersebut tidak menjadi potensi konflik,” tandas Mendagri.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved