Breaking News:

Kupi Beungoh

Quo Vadiz Aceh Tanpa Dana Otsus

Penggunaan Dana Otsus hanya bersandar pada amanat yang terkandung didalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Republik Indonesia dan GAM

Editor: Amirullah
ist
Tata Moeda Taqwa 

Oleh: Tata Moeda Taqwa*)

“A goal without a plan is just a wish.”

(Antoine de Saint-Exupéry)

Tulisan ini bertujuan untuk menemukan kegelisahan serta membangun kesadaran bersama tentang bagaimana Aceh, Provinsi paling Barat di Indonesia ini akan menapaki tahun-tahun tanpa adanya Dana Otonomi Khusus.

Sebelum jauh membahas peta masalah, realisasi Dana Otsus, dan bagaimana kehidupan sosial, politik dan ekonomi Aceh setelah dana Otsus berakhir, “kami” ingin mengajak para pembaca untuk mengenal dari mana kegelisahan—pemikiran ini berasal.

Kami—saya menyebutnya demikian karena bertolak dari keyakinan bahwa tema yang sedang kita bahas ini adalah pertanyaan yang berseliweran dalam pikiran banyak anak muda Aceh yang lahir dalam rentan waktu tahun 1990 hingga tahun 2000 an atau kita sering menyebutnya dengan Generasi Y dan Generasi Z.

Walaupun kegelisahaan tersebut belum mengkristal dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan substantif, keyakinan saya berkata—walau dalam bentuk yang terserak-serak, pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi keseharian bagi generasi yang lahir pada rentan waktu tersebut, apalagi terhadap anak-anak muda Aceh yang dekat dengan isu-isu sosial, ekonomi, dan politik.

Pasti lebih dahsyat lagi.

Baca juga: Fabio Quartararo hingga Marc Marquez, Ini Daftar Pembalap yang Ikut Tes Pramusim MotoGP di Mandalika

Berkaca dari diri pribadi, saya mencoba menerawang, seperti apa kegelisahan dan kesadaran generasi yang lahir dalam rentan waktu tersebut melihat Aceh di masa mendatang tanpa adanya Dana Otsus.

Pertama, merujuk dari data yang dirilis oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR-RI pada tahun 2020, sejak pertama kali Dana Otsus dikucurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2008 lalu, hingga tahun 2018 Pemerintah Aceh sudah menerima dana sebesar Rp. 64,97 triliun, dengan rata-rata peningkatan penerimaan sebesar 8,58 % pertahun.

Pertanyaannya, dengan dana sebesar itu, di belanjakan untuk apa saja dana tersebut—kaitannya dengan Pembangunan, Pembangunan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Ekonomi hingga Pengentasan Kemiskinan?

Kedua, lebih dalam lagi, berdasarkan hasil reportase Restu Diantina Putri dari Media tirto.id, sejak tahun 2008 atau tahun pertama Aceh menerima Dana Otsus, Pemerintah Aceh belum memiliki rencana pokok, ataupun skema pengalokasian Dana Otsus secara rapi dan tepat sasaran.

Hal tersebut dibiarkan liar dan mengambang hingga tahun 2015.

Baca juga: Kronologi Penangkapan Habib Yusuf Alkaf, Diduga Cabuli Anak di Bawah Umur, Geruduk Jemaah Mapolres

Penggunaan Dana Otsus hanya bersandar pada amanat yang terkandung didalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditanda tangani di Helsinki pada tahun 2005 lalu—yang menerakan secara umum, penggunaan Dana Otsus untuk enam bidang; Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Infrastruktur, Ekonomi Kerakyatan, dan Keistimewaan Aceh. Lalu masalahnya dimana?

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved