Breaking News:

Opini

Menggagas Lembaga Pemaafan Hukum Pidana

Sikap ini terjadi karena masyarakat memandang membawa perkara ke pengadilan sebagai satu-satunya penyelesaian perkara yang dianggap legal

Editor: bakri
Menggagas Lembaga Pemaafan Hukum Pidana
IST
Dr. Yuni Roslaili, MA, Dosen Hukum Pidana Islam FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Oleh Dr. Yuni Roslaili, MA, Dosen Hukum Pidana'> Hukum Pidana Islam FSH UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ketika terjadi suatu kasus pidana, penyelesaian perkara biasanya dibawa ke proses peradilan.

Sikap ini terjadi karena masyarakat memandang membawa perkara ke pengadilan sebagai satu-satunya penyelesaian perkara yang dianggap legal sehingga proses dan keputusan yang dimunculkannya sangat bersifat formal justice (keadilan formal).

Namun demikian dalam beberapa kasus tidak jarang dijumpai setelah perkara diselesaikan di pengadilaan tidak ada perlindungan hukum bagi para pihak, baik kepada korban, saksi, dan pelaku sendiri.

Tak jarang pula terjadi bahwa putusan hakim yang dipandang tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas.

Fenomena ini telah mendorong sejumlah pakar hukum untuk mencari alternatif penyelesaian perkara hukum pidana di luar mekanisme peradilan.

Dalam catatan Achmad Santosa sekurang-kurangnya ada empat faktor utama yang menjadi dasar perlunya pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia, Pertama, tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan mampu memenuhi rasa keadilan; Kedua, upaya untuk mengimbangi meningkatnya daya kritis masyarakat yang dibarengi dengan tuntutan berperan serta aktif dalam proses pembangunan termasuk pengambilan keputusan terhadap urusan-urusan publik dalam hal ini termasuk pidana.

Ketiga, menumbuhkan iklim persaingan sehat (peer pressive) bagi lembaga peradilan.

Kehadiran lembaga-lembaga penyelesaian sengketa alternatif sebagai pembanding dalam bentuk lembaga penyelesaian sengketa alternatif ini diharapkan mendorong lembaga-lembaga penyelesaian sengketa tersebut meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat; Keempat, sebagai langkah antisipatif membendung derasnya arus perkara mengalir ke pengadilan.

Baca juga: Ahli Hukum Pidana Analisa Kasus Video Syur Mirip Gisel, Ini Penjelasannya

Baca juga: Jihan Fadhilah Mukti, Mahasiswi Hukum Pidana Islam Fokus Belajar di Rumah 

Akan tetapi lembaga mediasi dalam kasus pidana ini, menurut Amin Summa hingga kini belum ada di dalam sistem KUHP.

Institusi pemaafan ini menurutnyau adalah khas milik hukum pidana Islam (jinayah), tidak ada dalam hukum pidana lain.

Dalam pidana Islam “seseorang yang melakukan pembunuhan, jika pihak keluarga korban memaafkan, maka dia bisa bebas sama sekali dari jeratan hokum”.

Bagaimanakah konsep lembaga pemaafan ini dalam hukum Islam? Islam sangat menekankan penyelesaian perkara di luar mekanisme peradilan, sebagaimana dapat ditelusuri dari berbagai konsep dalam Alquran.

Misalnya konsep I?hla? (mendamaikan), sebagaimana ditegaskan dalam QS Al-Hujurat (49) : 9, yang artinya: “Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved